Danantara Dipercaya Jauhkan BUMN dari Korupsi, Ini Kata Rektor Unmul

11 Feb 2026, 10:07 WIB

Proyek hilirisasi Danantara Indonesia diresmikan (dok.Inalum)

Samarinda, IDN Times - Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Abdunnur, optimistis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mampu menghindari praktik korupsi melalui pengelolaan aset negara yang profesional, berbasis prinsip kehati-hatian, serta diawasi dengan sistem audit yang ketat.

“Saya melihat kehadiran Danantara sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ujar Abdunnur usai menjadi keynote speaker dalam forum diskusi di Universitas Mulawarman diberitakan Antara, Samarinda, Selasa (10/2/2026).

Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya terkait keamanan regulasi BPI Danantara serta potensi dampaknya terhadap perekonomian daerah.

1. Langkah likuidasi dan resetrukturisasi BUMN

Kerja sama Rektor Unmul Abdunnur dengan OIKN. (IDN Times/Dok OIKN)

Menurut Abdunnur, langkah pemerintah melakukan likuidasi dan restrukturisasi BUMN—dari sekitar 1.050 entitas menjadi hanya 200 BUMN—menjadi sinyal kuat adanya reformasi birokrasi dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Kebijakan ini, kata dia, turut membangun kepercayaan publik terhadap upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah.

Ia berharap keberadaan Danantara dapat menjadi contoh pengelolaan yang sistematis, termasuk dalam membandingkan kinerja, proses, produk, maupun layanan perusahaan dengan standar terbaik. Selain itu, Danantara diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

“BPI Danantara memang baru berjalan sekitar satu tahun. Waktu ini terbilang singkat untuk evaluasi menyeluruh. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan merger BUMN, saya optimistis kepercayaan publik akan semakin kuat,” ujarnya.

Forum diskusi bertema “Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara di Era Ekonomi Baru” tersebut diselenggarakan oleh Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU).

2. Ruang adu gagasan lintas disiplin ilmu

Gedung rektorat kampus Unmul (IDN Times/Yuda Almerio)

Direktur Eksekutif Nagara Institute sekaligus pendiri AFU, Akbar Faizal, menegaskan bahwa forum ini tidak sekadar menjadi diskusi seremonial. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang adu gagasan lintas disiplin ilmu yang mengintegrasikan teori akademik dengan realitas hukum dan praktik bisnis.

Salah satu daya tarik utama forum ini adalah komposisi narasumber yang beragam namun saling melengkapi, mulai dari pakar hukum tata negara Prof. Dr. Satya Arinanto, praktisi hukum Dr. R. Edi Sewandono, hingga ekonom Dr. Mohamad Dian Revindo.

Ketiganya merupakan peneliti senior Nagara Institute yang memantik diskusi melalui pemaparan temuan awal terkait peran dan tantangan BPI Danantara.

3. Aspirasi daerah sebagai pilar ekonomi nasional

Dok. Akbar Faizal

Akbar Faizal menambahkan, forum ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi daerah. Kalimantan Timur, sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, dinilai memiliki posisi strategis untuk memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan pusat.

“Forum ini tidak berhenti di meja diskusi. Seluruh aspirasi yang muncul akan dibukukan dan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai sumbangsih pemikiran dari daerah bagi masa depan perekonomian Indonesia,” tutup Akbar.