Dapat Anggaran Rp6,2 T, Ini Proyek yang Akan Digarap di IKN

29 Sep 2025, 20:13 WIB

Taman Kusuma Bangsa KIPP IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Balikpapan, IDN Times – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan sejumlah proyek pembangunan strategis tetap berjalan lewat skema kontrak tahun jamak (multiyears) periode 2025–2027. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut pembangunan sudah dimulai, salah satunya jalan di kawasan yudikatif.

Basuki menegaskan, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik memberi kepastian kelanjutan pembangunan. “Penandatangan Perpres 79/25 menandakan pembangunan IKN berlanjut dan harus selesai dalam tiga tahun,” tegasnya, Senin (29/9/2025) saat bertemu dengan Komisi V DPR RI di Balikpapan.

1. Proyek multiyears 2025–2027, mulai dari kawasan yudikatif hingga Plaza Keadilan

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. (Dok. Otorita IKN)

Pembangunan yang sedang berjalan mencakup gedung-gedung lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga Plaza Keadilan. Anggaran yang disiapkan untuk kawasan ini mencapai Rp3,68 triliun.

“Contoh yang sudah berjalan pembangunan jalan di kawasan yudikatif. Kemudian sudah mau tanda tangan nanti ini termasuk gedung-gedungnya,” jelas Basuki.

2. Anggaran Rp6,26 triliun pada 2026, mayoritas untuk proyek berkelanjutan

Pembangunan jalan proyek 1A & 1B di wilayah IKN. (Dok. Otorita IKN)

Otorita IKN mendapat alokasi Rp6,26 triliun pada 2026. Sebanyak Rp4,7 triliun dialokasikan untuk melanjutkan kontrak multiyears, sementara Rp600 miliar digunakan untuk pengelolaan gedung dan kawasan yang sudah diserahkan dari kementerian. Termasuk pemeliharaan kantor Presiden dan Istana Negara, kantor kementerian koordinator, jalan, air minum, sanitasi, dan persampahan.

“Sisa anggaran Rp930 miliar, rencananya akan digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi pembangunan IKN,” beber Basuki.

3. Dukungan DPR dibutuhkan

Kawasan hunian ASN di KIPP IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Basuki menitipkan pesan khusus kepada DPR RI, terutama Komisi V, agar mendukung alokasi anggaran dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan ini penting karena sejumlah proyek masih belum tuntas, seperti jalan tol IKN, masjid, kantor Istana Wapres, jalan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), hingga paviliun Presiden.

“Ini terkait pekerjaan-pekerjaan yang sudah jalan, tapi belum selesai. Terutama beberapa itu harus dituntaskan karena proyek sudah berjalan,” katanya.

Menurutnya, jalan tol IKN segmen 6 tinggal menyisakan 2,8 kilometer dan diharapkan rampung pada akhir 2025. “Karena kekurangannya tinggal sekitar 2,8 kilometer saja di tol segmen 6,” ujarnya. Basuki juga mengingatkan adanya pekerjaan rumah di sektor hunian. “Seharusnya total 47 tower rusun yang dibangun, saat ini baru selesai 44 tower,” tutupnya.