Data Backlog Perumahan Balikpapan Beda, Disperkim dan BPS Sinkronisasi

Rafiuddin menjelaskan, angka 80 ribu yang dimiliki Pemkot bersumber dari perhitungan tahun 2024. Sementara data BPS mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, sehingga terjadi selisih waktu sekitar satu tahun.

Selain backlog, Disperkim juga mencatat 5.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Balikpapan. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan RTLH secara bertahap melalui program bantuan yang masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

“Harapannya, dalam lima tahun ke depan bisa diselesaikan setengahnya, sekitar 2.500 unit RTLH,” jelasnya.

Program peningkatan RTLH saat ini sepenuhnya mengandalkan APBD, tanpa dukungan dari APBN. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah hanya mampu memperbaiki sekitar 150 unit rumah per tahun.

“Kami tentu ingin menuntaskan, tapi tidak bisa serta merta karena anggaran terbatas,” kata Rafiuddin.

Untuk mempercepat penanganan, Pemkot Balikpapan juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Keterlibatan perusahaan sangat penting untuk menyukseskan peningkatan kualitas rumah warga,” imbuhnya.

Rafiuddin menambahkan, salah satu penyebab utama tingginya backlog adalah keterbatasan lahan. Saat lahan yang tersedia semakin minim, otomatis harga rumah akan semakin mahal.

“Ini menjadi beban bagi masyarakat. Maka itu, upaya pengentasan RTLH perlu didukung semua pihak,” tutupnya.