Balikpapan, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali menyoroti rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Ia berharap kebijakan tersebut dapat direvisi agar pemangkasan tidak terlalu lebar, khususnya bagi Kaltim.
“Informasinya besok akan ada sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dengan DPR RI. Kita tunggu saja, semoga ada perubahan,” kata Rudy di Balikpapan, Rabu (17/9/2025).
Selama ini, DBH menjadi salah satu tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Rudy menyebut jika kebijakan pemangkasan tetap dijalankan, penerimaan DBH Kaltim berpotensi turun drastis, dari Rp6 triliun menjadi hanya Rp1,4 triliun.
“Kalau dipotong 75 persen, berarti Kaltim hanya menerima sekitar Rp1,4 triliun. Makanya kami berharap ada perubahan,” jelasnya.
Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin, juga menyoroti kemungkinan pemangkasan DBH ini. Menurutnya, DBH adalah hak daerah yang seharusnya dikembalikan ke daerah penghasil. “Nah, oleh karena itu saya melihatnya menjadi aneh, alasannya juga apa kan kita tidak tahu,” ucapnya.
Syafruddin menduga pemangkasan DBH bukan pengurangan, melainkan penundaan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Ia mencontohkan pemerintah pusat sudah mengalokasikan Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, Rp757,8 triliun untuk pendidikan, serta Rp244 triliun untuk kesehatan. Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga punya program besar seperti beasiswa gratis pol, jaminan kesehatan gratis, hingga pendidikan gratis.
“Jangan sampai pemerintah pusat mengalokasikan anggarannya, pemerintah provinsi juga melakukan hal serupa terhadap berbagai sektor yang sama,” tegas Udin.
Udin menekankan perlunya sinkronisasi ulang KUA-PPAS APBD 2026 senilai Rp21,35 triliun dengan program pusat. Ia mendukung Pemprov Kaltim menutup celah anggaran lewat optimalisasi pajak daerah, mulai dari kendaraan bermotor hingga royalti batubara dan sawit.
“Sekarang pemerintah provinsi harus lebih kreatif, lebih aktif untuk melakukan akselerasi peningkatan PAD,” ujarnya. Menurutnya, Pemprov sebaiknya memprioritaskan sektor mendesak seperti air bersih, listrik di 108 desa, puskesmas yang belum layak, dan fasilitas sekolah yang minim.
“Jangan sampai tabrakan dengan program pusat seperti beasiswa 1,2 juta mahasiswa. Itu yang harus diprioritaskan,” tutup Udin.