Defisit Anggaran Rp700 Miliar, Warga Penajam pun Inisiatif Kumpul Koin

Dikatakannya, dengan kondisi defisit yang luar biasa di PPU tersebut, Eko menyatakan Aliansi Masyarakat Peduli melakukan aksi gerakan moral sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis keuangan daerah tersebut dan membantu pemerintah dengan mengumpulkan koin dari masyarakat PPU. 

“Aksi mengumpulkan koin tersebut merupakan gerakan peduli masyarakat terhadap defisit anggaran yang nilai sangat luar biasa. Masalah sudut pandang negatif atas kegiatan masyarakat itu boleh-boleh saja, tetapi ini murni aksi moral guna membantu pemerintah daerah,” ucapnya. 

Ia membeberkan, berdasarkan keterangan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU, Wakidi kepada pihaknya, mereka merasa tertipu dengan pengesahan APBD PPU sebesar Rp1,9 triliun karena faktanya hingga sekarang alokasi anggaran yang turun tidak sebesar itu. 

“Banggar DPRD PPU merasa tertipu dengan pengesahan APBD tahun ini sebesar Rp1,9 triliun dan informasi ini kami terima langsung dari anggota Banggar sendiri,” sebutnya. 

Selain itu, tuturnya, berdasarkan keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU untuk pembayaran kegiatan belanja rutin Pemkab PPU saja hingga akhir tahun 2021 defisit sudah defisit sebesar Rp100 miliar lebih di luar belanja kegiatan-kegiatan prioritas lainnya. 

“Karena defisit Rp100 miliar lebih, akibatnya pembayaran untuk insentif tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) hanya mampu dibayarkan untuk dua bulan, sisanya dimasukkan anggaran kurang salur di tahun anggaran 2022. Bahkan anggaran dana desa (ADD) mungkin tidak tersalurkan sepenuhnya,” sebut Eko. 

Ia melihat potongan video penjelasan dari kepala BKAD yang beredar luas di media sosial, di mana dinyatakan telah terjadi defisit, Sehingga berdampak rasionalisasi sejumlah proyek pembangunan. Anggaran yang tidak tersedia tahun ini bergeser pada tahun anggaran berikutnya. Jika tidak tertutupi defisit tersebut tentu bakal mengganggu kinerja pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat. 

Selain itu, tambahnya,  lebih miris lagi, anggaran untuk bantuan pembayaran listrik rumah ibadah saja sudah di stop berarti defisit APBD PPU ini sangat luar biasa. Oleh karena itu pihaknya berupaya membantu pemerintah dengan cara mengumpulkan koin dari masyarakat pada empat kecamatan se PPU. 

“Upaya kami merupakan dukungan kepada pemerintah dalam rangka defisit anggaran yang terjadi di kabupaten PPU,” katanya. 

Guna mengumpulkan koin dari masyarakat tersebut, jelasnya, pihaknya menyiapkan sebanyak empat galon besar bekas air mineral untuk menampung sumbangan koin dari masyarakat di empat kecamatan di mana setiap wilayah disiapkan satu galon. 

“Saat ini kami telah mengumpulkan banyak koin uang dari masyarakat untuk jumlahnya belum kami hitung, sementara dari  sumbangan koin dari sejumlah pejabat yang tidak mau namanya disebutkan akan kami ambil di detik detik akhir. Apabila dinilai kurang maka jumlah galon akan kami tambah,” katanya. 

Uang koin yang terkumpul nanti, lanjutnya, teknis mungkin akan diserahkan ke masing-masing camat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, setidaknya meskipun tidak mampu membiayai semua kegiatan daerah minimal bisa buat bayar tagihan listrik setiap rumah ibadah. Awalnya mau langsung ke BKAD tetapi disepakati ke kecamatan selaku wakil dari pemerintah daerah. 

“Terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi defisit tersebut apakah harus menghentikan atau menunda proyek rumah dinas, lapangan golf dan lain-lain itu terserah mereka, karena saya tidak punya kapasitas menjawab itu, tetapi setidaknya pemerintah daerah punya alasan klarifikasi bagaimana mengatasi defisit Rp700 miliar tersebut,” tegasnya.

Diakui Eko, dirinya mendapat informasi rekan satu tim  aksi solidaritas mengumpulkan uang koin tersebut yang di kecamatan Sepaku, mendapat ancaman telepon dari nomor tidak jelas. Tetapi pihaknya mengabaikan ancaman tersebut.

“Kami tidak memfokuskan ancaman tersebut, tetapi kami tetap waspada. Niat kami ini hanya membantu pemerintah minimal mengurangi beban pemerintah dalam defisit anggaran tersebut,” pungkasnya.