Derita Tahura Bukit Soeharto, si Calon Ibu Kota Baru

Rusmadi mengatakan, "Kita operasi kucing-kucingan dengan mereka (penambang ilegal), bila mau ada razia pasti sepi. Saya tidak berani juga mengatakan ada atau tidaknya (orang dalam yang memberi informasi kepada penambang) yang jelas pas patroli gabungan ketangkap baru kita ketahuan siapa yang bermain."

Saat patroli seringkali mereka hanya menemukan alat-alat berat untuk mengupas tanah atau mengeruk batu bara yang ditinggalkan begitu saja oleh penambang ilegal. "Saya langsung membawa mekanik khusus alat berat (untuk menyabotase), karena rata-rata bila kami ke lapangan pasti kita tidak ketemu orang, pasti orangnya kabur." 

Rusmadi menambahkan, "Seperti minyak kita bocorkan, mesin kita angkut, kita pangkas mata rantainya. sekarang ini sedang senyap." 

Sementara untuk alat berat yang ditemukan di area konservasi Bukit Soeharto ini, Rusmadi menjelaskan sebenarnya kalau di kawasan konservasi alat tidak bisa dilelang melainkan dimusnahkan.

"Kalau di hutan lindung barang ketemu bisa dilelang, kalau (di wilayah) konservasi benda apapun di dalam harus dihancurkan. Karena besi akhirnya ditumpuk saja sebagai barang bukti, tapi tidak ada satupun yang berani datang. Kalau datang, ini sudah pelakunya," katanya.

Ia menambahkan tidak hanya barang namun juga bangunan, "Seperti kemarin ada bangunan di pinggir jalan tol saya tidak tahu siapa yang punya dibangun rumah megah sekali sudah kita peringati, kita bakar. Harus kita musnahkan," jelasnya.

Agar tak makin parah kerusakan Tahura Bukit Soeharto, Rusmadi mengatakan, "Kita dalam waktu dekat tahun 2020 nanti membentuk Masyarakat Mitra Polhut. Masyarakat yang kita anggap berpengaruh di daerah situ (kawasan Tahura) kita jadikan mitra," jelasnya.  

Menurut Rusmadi penindakan akan sulit jika tidak melibatkan masyarakat. Selama ini juga laporan-laporan yang masuk juga berasal dari masyarakat yang tidak senang dengan aktivitas penambangan liar di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Tahura Bukit Soeharto ini baru dibentuk tahun 2016, Rusmadi baru menjabat sebagai Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto tahun 2018. "Sebenarnya Tahura dari dulu sudah (seperti) benang kusut tapi tidak papa karena diserahkan kepada saya, saya berusaha ke depan Tahura saya angkat record-nya lebih baik," katanya.

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 1231 tahun 2017,  area Tahura Bukit Soeharto seluas  64.814,98 hektare. Menurut Rusmadi, area yang harus direhabilitasi mencapai sekitar 48.000 hektare. 

"Saya mau bikin Rencana Pengelolaan (RP) jangka panjang, menengah, dan pendek. Ada beberapa blok sudah kita bikin zona-zona salah satunya blok rehab. kita sudah petakan pakai drone ada sekitar 48 ribu hektare yang harus kita rehab. Tidak semuanya rusak tapi yang kita anggap harus kita rehab," jelas Rusmadi.

Rusmadi mengaku Polisi Kehutanan (Polhut) di Tahura Bukit Soeharto hanya sekitar 35 orang, sangat tidak mencukupi untuk pengawasan area seluas lebih dari 64 ribu hektar. Apalagi mereka tidak dilengkapi dengan senjata. 

Akibatnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan Rusmadi dan timnya seringkali dianggap remeh oleh para penambang batu bara ilegal. Plang peringatan untuk tidak dilakukan aktivitas penambangan juga dicopot oleh para penambang ilegal ini. "Kita pasang plang-plang habis semua dilepas. Kami tidak ada pembiaran," kata Rusmadi. 

Ia juga menambahkan, "Tahura belum punya penyidik, jadi penyidik kita serahkan Gakkum yang menangani," ujarnya. 

Agar lebih efektif upaya patroli pengamanan wilayah Tahura Bukit Soeharto ini seringkali dilakukan bersama dengan Polda Kaltim, TNI, dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun seringkali tak membawa hasil karena penambang telah kabur. 

Menurutnya aktivitas pertambangan ini sebenarnya tidak akan terjadi jika tidak ada yang menampung hasil tambang ilegal.  "Kami akan menggunakan drone agar ketahuan posisi dimana. Mau menangkap pelaku-pelaku ini hebat permainannya. Ini saya belum memahami betul larinya kemana. Tapi pada prinsipnya mereka (penambang) ilegal, pasti yang menampung yang legal. Selama masih ada yang  menampung, (penambang) ilegal tidak akan bisa diberantas," kata Rusmadi.

Menurut Rusmadi, ribuan orang tinggal di kawasan Tahura Bukit Soeharto, bahkan telah turun temurun. Padahal ini adalah area konservasi yang dilindungi hukum.

"Kita sosialisasi tolong jangan diperlebar, jangan memperluas (area). Untuk mengusir mereka berat. Mereka mengaku sudah ada di sana sejak sebelum Tahura dibentuk," kata Rusmadi. 

Kesejahteraan masyarakat juga dipikirkan agar mereka tak lagi menebang pohon-pohon di hutan. "Ke depan akan ada upaya untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Kita arahkan menjaga dan menghijaukan kita alihkan ke tanaman karet, atau aren masyarakat bisa mengambil hasilnya," katanya.

Ia mengaku mempelajari apa keinginan masyarakat agar tanaman rehabilitasi bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tidak ditebang lagi karena dianggap tidak menguntungkan. 

Tahun 2020 Rusmadi merencanakan akan membuat pos jaga di lokasi yang dianggap rawan terjadinya penambangan ilegal. Setidaknya 5 sampai 10 orang Polhut akan diturunkan secara bergantian untuk melakukan penjagaan di sana.

Selain dengan Kepolisian, TNI, dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rusmadi juga akan berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kaltim.

"Pelan-pelan, itikad saya memberantas dan membenahi," katanya.