Desain Ibu Kota Baru Perlu Tampilkan Ornamen Dayak Paser

30 Des 2019, 16:20 WIB

Acara Pelantikan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan dan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan Timur di Balikpapan, Senin 30 Desember 2019 (IDN Times/Maulana)

Balikpapan, IDN Times - Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan Ahmad Ariadi mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak pernah melibatkan suku Dayak Paser dalam merancang rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kami tidak pernah dilibatkan selama ini, makanya kami bikin acara seperti ini supaya mereka (pemerintah) tahu keberadaan suku Dayak Paser yang merupakan suku asli di kawasan yang akan dijadikan lokasi ibu kota negara yang baru,” kata Ahmad Ariadi usai pelantikan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan dan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan Timur di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (30/12).

1. Minta desain ibu kota negara menggunakan ornamen Dayak Paser

Acara Pelantikan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan dan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan Timur (IDN Times/Maulana)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu telah mengumumkan hasil sayembara desain ibu kota negara.

Ariadi menilai rencana desain dibuat dengan modern tidak menampilkan kearifan lokal yang di ada di sekitar lokasi rencana pembangunan ibu kota negara yang baru.

Ia menerangkan pihaknya berencana akan menyampaikan hal tersebut ke pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kami telah sampaikan hal ini ke pemerintah, makanya kami akan menghadap Bappenas, supaya desain ibu kota negara yang baru dapat lebih banyak menampilkan ornamen suku Dayak Paser,” terangnya.

2. Jumlah warga suku Dayak Paser mencapai 70 ribu lebih

Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan Ahmad Ariadi (IDN Times/Maulana)

Ariadi menyebutkan keberadaan warga suku Dayak Paser di kawasan sekitar lokasi IKN cukup banyak, mencapai 70 ribu orang lebih yang tersebar di kawasan Kabupaten Paser hingga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan dan peran warga suku Dayak Paser dalam menentukan desain serta pembangunan IKN sehingga tidak menjadi penonton di kampung halaman sendiri.

“Kami sudah sampaikan ke pemerintah, supaya masyarakat suku Dayak Paser ini tidak seperti saudara kami di Betawi, sehingga dapat dilibatkan dalam proses membangun ibu kota negara,” ungkapnya.

Ia meminta agar pemerintah dapat memprioritaskan keberadaan warga suku Dayak Paser dalam proses pembangunan ibu kota negara seperti menjadi pekerja atau pegawai di lingkungan pemerintah.

“Ngapain jauh-jauh ambil ke Jawa, yang sarjana di sini juga banyak,” terangnya.

3. Prioritaskan warga lokal

Acara Pelantikan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan dan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan Timur (IDN Times/Maulana)

Berdasarkan wacana pemerintah, sekitar 1,5 juta pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Pusat akan dipindahkan ke lokasi IKN. Jutaan PNS itu merupakan pegawai yang akan ditempatkan di sejumlah instansi milik pemerintah baik Kementerian atau TNI/Polri.

Ariadi meminta agar pemerintah pusat lebih membuka peluang kepada masyarakat lokal agar diberikan kesempatan bekerja di lokasi IKN tidak hanya pada pengerjaan proyek fisiknya, namun juga pada proses rekrutmen pegawai.

“Kita minta agar bisa diprioritaskan, supaya warga lokal dapat berperan,” tutupnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb