Dianggap Merugikan Masyarakat, KMSI Menolak Pengesahan RUU Minerba

Itu sebab Jatam Kaltim, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Pokja 30 dan LBH Samarinda yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menolak pengesahan RUU Minerba tersebut.

Sayangnya, dari keterangan yang diterima oleh para aktivis Kaltim ini, dalam dua hari ke depan persisnya Rabu 8 April 2020 akan ada teleconference antara DPR Komisi VII dengan 5 menteri terkait seperti menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri ESDM), menteri Dalam Negeri (mendagri), menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham), menteri Perindustrian (menperin) dan menteri Keuangan (menkeu). Agendanya pengambilan keputusan RUU Minerba.

“Kami Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia mendesak agar DPR RI menunda pembahasan dan pengesahan RUU Minerba, termasuk RUU Cipta Kerja, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan,” sebutnya.

Menurut Rupang, begitu ia biasa disapa, saat ini sebaiknya semua elemen masyarakat tanpa terkecuali turut serta dalam penanganan virus corona termasuk para legislator.

Sebab yang dibutuhkan warga saat ini ialah mengenai status mereka ketika pembatasan sosial skala besar diberlakukan.

Ada tidak jaminan bagi warga kecil dan termarjinalkan?

Paling mendasar dari air, listrik, BBM hingga distribusi tabung gas bagi warga terdampak dengan pandemik global ini.

“Bukan malah mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Minerba,” tegasnya.

Kata dia, secara proses pembahasan RUU Minerba di Komisi VII  DPR sangat tertutup dan minim partisipasi publik.

Padahal seharusnya publik juga diberikan kesempatan andil dalam dialog lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Lalu buat apa transparansi dan partisipasi publik disyaratkan dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

“Minimnya aspirasi dan kontrol publik pada masa pandemik ini dapat menimbulkan kecurigaan terjadinya deal-deal di belakang layar,” imbuhnya.

Wajar saja koalisi ini meminta agar rancangan undang-undang ini ditunda atau tidak disahkan sama sekali, sebab lanjut Rupang, dari usulan revisi UU Minerba tersebut ada 29 pasal yang hendak dikebiri.

Jika usulan itu lolos dan sahih maka dipastikan warga Kaltim akan menerima dampaknya.

Pasal 99 ayat 2 misalnya yang berkaitan dengan menganjurkan lahan bekas tambang bisa digunakan untuk bangunan irigasi dan tempat wisata. Usulan ini sangat berbahaya, sebab undang-undang sebelumnya tak mengatur demikian.

“Dan perlu diingat di Kaltim ada 1.735 lubang bekas tambang batu bara menganga. Ribuan lubang-lubang itu tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kaltim. Plus kasus 37 anak meninggal di lubang tambang belum juga dituntaskan,” tegasnya.

Dia menambahkan, dengan adanya RUU Minerba ini maka pintu tak taat aturan bagi perusahaan mengenai urusan rehabilitasi dan reklamasi semakin melebar.

Karenanya, setiap rapat atau paripurna nanti publik harus terlibat langsung dan mengawal. Keputusan yang diambil sepihak tanpa partisipasi publik merupakan pelanggaran atas hak-hak partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi dan keadilan sosial.

“Sebab ini persoalan yang krusial dan harus dikawal bersama,” pungkasnya.