Dinsos: Jumlah Keluarga Miskin di Penajam Paser Utara Menurun

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, lanjutnya, di tahun 2019 ini telah memberikan kuota KPM PKH sebanyak 9.565 KK.

Namun sejak dilaksanakan labelisasi langsung dari rumah ke rumah, jumlahnya mengalami penurunan, karena ada KK mengundurkan dari data calon KPM PKH.

"Total kuota yang diberikan ke PPU sebanyak 9.565 KK tetapi sejalan pelaksanaan labelisasi ada 1.204 KK mengundurkan diri,"katanya.

Ia menjelaskan, karena terdapat 1.204 kuota yang kosong karena calon KPM PKH mengundurkan diri, maka pihaknya mencari penggantinya dan ditargetkan awal tahun 2020 akan selesai.

Dibeberkannya, KPM PKH yang bakal menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah harus tepat sasaran, kegiatan labelisasi ini untuk mengetahui KK mana saja yang layak untuk menerima BPNT. 

Bagenda Ali menerangkan, pelaksanaan labelisasi rumah KPM PKH ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

"Labelisasi itu harus kami lakukan sesuai dengan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2019. Kami melakukan pelabelan bersama tim kelompok kerja desa, berdasarkan hasil rapat yang dilakukan sebelumnya," jelas Bagenda Ali.

Diungkapkannya, pemberian label rumah-rumah calon KPM PKH warga calon ibu kota baru dilakukan dengan langsung turun ke lapangan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan pemberian bantuan kepada masyarakat tepat sasaran. Sedangkan mereka yang mengundurkan diri, merupakan keluarga yang sudah meningkat secara ekonomi. Mereka akan diganti oleh masyarakat prasejahtera lain yang membutuhkan.

"KPM PKH yang disasar harus memiliki indikator, yakni umur, penghasilan dan aset. Data KPM akan di input ke dalam basis data terpadu (BDT) untuk mendapatkan bantuan pada tahun 2020 mendatang.

"Harapan kami dengan labelisasi ini, penyaluran bantuan bagi warga calon ibu kota tersebut tepat sasaran," pungkasnya.