Ditunjuk Pemateri Isu Penundaan Pemilu, Ini Kata Ketua KPU Balikpapan

18 Mar 2022, 19:00 WIB

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha (IDN Times / Haikal)

Balikpapan, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Noor Thoha menyatakan, belum mendapat izin dari KPU Provinsi sebagai pemateri dalam rakor pembahasan penundaan pemilu 2024 yang diadakan pada, 21 Maret nanti.

Pasalnya tema rakor dari Kemenko Polhukam sendiri belum dapat dipastikan. Meski undangannya telah tersebar, namun saat dikoordinasikan kembali, rupanya tema tersebut berencana akan diganti.

Sebelumnya Noor Thoha juga mendapat saran dari KPU Provinsi Kaltim agar tak hadir dalam kegiatan tersebut, jika tema yang dibawakan masih soal pemunduran pemilu.

"Karena mau bagaimanapun, secara hierarki kami KPU Balikpapan di bawah KPU Provinsi, jadi kami tetap ikuti arahan pimpinan," ucapnya saat dihubungi oleh IDN Times tadi, Jumat (18/3/2022).

Seperti diketahui, undangan dengan tema pemunduran pemilu serentak tahun 2024 dan isu calon penjabat (Pj) kepala daerah, yang dikirim langsung oleh Kemenko Polhukam.

Kemudian diteruskan kepada tiga penerima yang ditunjuk bakal narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan, dan Kepala Badan Kesbangpol Balikpapan.

1. Tema rakor akan diganti

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara itu Noor Thoha juga sempat menghubungi Kabid Pengelolaan Pemilu M Situmorang mengenai izin penunjukannya sebagai pemateri, kepada KPU Pusat dalam kegiatan tersebut.

"Tapi waktu itu dia menjawab by phone, ya. Nanti temanya akan diubah katanya, tapi itu hanya sebatas lisan, tidak melalui surat. Maka sikap kami menunggu lagi perkembangannya dua hari ini," tuturnya.

Adapun tema yang diganti, sebut Noor Thoha menjadi, pemerintah tetap mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024. Yang dimaksudkan untuk menepis soal tema pemunduran pemilu tersebut.

2. Tegaskan tetap ikuti aturan konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu

kompasiana

Terkait isu pemunduran pemilu ini, Noor Thoha dengan tegas mengatakan, jika KPU tak ingin masuk dalam polemik politik saat ini.

Dengan pertimbangan dan sikap tegas mengenai tema rakor ini, membuktikan jika KPU tak mendukung soal pemunduran pemilu yang kini memang ramai jadi perdebatan di ruang publik.

"Intinya kami (KPU Balikpapan) menunggu arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi. Mau diganti atau tidak temanya kalau KPU RI merestui kami hadir ya, kami hadir tetapi sebagai penyelenggara pemilu," jelasnya.

Ia kembali mengingatkan, jika KPU akan tetap patuh terhadap konstitusi. Juga menjalankan pemilu sesuai waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang.

3. Anggaran telah dibahas untuk tahun 2024

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu juga mengenai kelangsungan pemilu di tahun 2024, kata Noor Thoha, sudah dalam pembahasan oleh KPU Pusat.

Mulai dari anggaran hingga pembuatan draf rancangan Peraturan KPU tentang program dan jadwal pemilu.

"Di KPU RI sudah dibahas (anggaran), draf juga tinggal di push untuk disetujui. Kalau itu sudah disetujui, clear sudah perdebatan itu. Jelas (pemilu tahun 2024) tetap berjalan di atas aturan," terang Noor Thoha.

Disebutkan jika peranan tiga narasumber ini akan membawa tiga pembahasan berbeda. KPU tentang lembaga teknis penyelenggaraan, Bawaslu tentang teknis pengawasan, dan Kesbangpol tentang isu pejabat kepala daerah.

Dalam rapat koordinasi tersebut, rencananya akan dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat dan partai politik di kota Balikpapan.