DKP Penajam Paser Utara Fokus Penyiapan Pangan bagi Balita Stunting

Pembangunan KRPL tersebut, jelasnya, salah satu bagian program pembangunan pertanian di sektor ketahanan pangan. KRPL ini diluar program pengembangan produksi sektor padi, jagung dan palawija dan diharapapkan mampu menyiapkan pangan bagi balita penderita stunting. Kegiatan ini serupa dengan program tahun 2019 kemarin.

Surito menuturkan, program ini diharapkan dapat menyiapkan komoditis pangan siap panen dalam waktu cepat. Selain itu agar dapat menjadi pilot project yang akan dikembangkan pada sembilan kelompok wanita tani PPU tahun ini.

"Tahun 2019 kemarin ada enam KRPL harapannya 2020 ini terbangun sembilan KRPL lagi guna percepatan penanganan stunting, dimana Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud menyatakan tahun 2023 PPU bebas stunting atau masalah gizi kronis akibat kekurangan gizi dalam waktu lama.  Akibatnya anak kurang maksimal dalam pertumbuhannya secara fisik (pendek, bahkan kerdil)," katanya.

Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk DKP mencari terobosan program dengan dukungan dari APBN.

Ia berharap agar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN turun di Februari dan disetujui pemerintah pusat, sehingga pihaknya dapat mempercepat pelaksanaan menyiapkan sayuran cepat panen.

Dibeberkannya, terkait dengan evaluasi empat pelaksanaan program APBN yang dilaksanakan di PPU seperti KRPL, Program Obor Pangan Lestari (OPAL), Lumbung Pangan Masyarakat, program Usaha Pangan Masyarakat secara fisik telah tuntas 100 persen. Sedangkan penyerapan anggaran sekitar 98 persen dari kurang lebih Rp600 juta anggaran APBN yang diterima Pemkab PPU.

 "Kami telah menyampaikan hasil evaluasi kegiatan itu saat rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian yang sekaligus membahas tentang perencanaan pembangunan pangan tahun 2021. Kami berharap program pemerintah pusat sinergis dengan program Pemkab PPU seperti tahun - tahun lalu," tukasnya.

Dituturkannya, saat ini pihaknya sedang menggalakan program Diversifikasi pangan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja seperti beras karena pemerintah pusat mengharapkan tingkat konsumsi beras harus ditekan sekecil mungkin dari 113 kg per kapita pertahun menjadi 89,6 kg perkapitas pertahunnya.

"Program ini perlu upaya percepatan, salah satunya dengan program pemerintah pusat ini. Salah satunya dengan menyosialisasikan pangan itu bukan hanya beras tetapi komiditi lain bisa dijadikan alternatif sehingga ketergantungan beras tidak tinggi. Kami juga melakukan program lomba pangan dengan bahan baku nonberas diikuti oleh anggota PKK, Drama Wanita, Kelompok Wanita Tani dan Dasawisma," pungkasnya