DPR RI Berbelit, Siapa Penggagas Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel?

Seperti tadi, lanjutnya, ketika Arteria Dahlan memberikan jawaban soal pemindahan Ibu Kota Kalsel, ia menilai keterangan tersebut hanya memakan waktu belaka. Tanpa adanya jawaban yang jelas terkait alasan dan siapa penggagas pemindahan wajah Bumi Lambung Mangkurat.

Pihak pemerintah dan DPR RI bahkan menguasai waktu untuk memberikan penjelasan hingga sidang selesai, yakni 1 jam 20 menit.

"Karena biasanya hanya 30 menit membacakan keterangan baik itu dari DPR RI atau pemerintah, ini luar biasa antusiasnya mereka sampai dengan selesai sidang sekitar 1 jam 56 menit 40 detik ada apa?," tanyanya.

Justru jika diteliti, keterangan Arteria Dahlan seakan menyalahkan DPRD dan Pemerintah Banjarmasin karena mengajukan judicial review soal pemindahan tersebut. Pemda setempat dan DPRD Banjarmasin bahkan disebut melakukan pengingkaran atau pembangkangan terhadap permohonan pemindahan itu.

Arteria Dahlan menyebut, sudah sepatutnya Wali Kota Banjarmasin menjalankan Undang-Undang dan tidak mengajukan permohonan pengujian materiil.

Kemudian DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi juga sudah disumpah untuk memenuhi kewajibannya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpedoman Pancasila dan UUD RI 1945.

"Sehingga jika para pemohon menghendaki adanya perubahan Undang-Undang maka terdapat mekanisme lain untuk menyempurnakannya, dengan demikian para pemohon a quo merupakan bentuk pengingkaran atau pembangkangan pada pemohon, sumpah dan jabatannya sebagai kepala daerah dan anggota DPRD” jelas Arteria Dahlan dalam keterangannya di menit 20.50 pada sidang virtual perkara tersebut.

Hal inilah yang diyakini oleh BLF selaku kuasa hukum penggugat bahwa pernyataan tersebut sangat tidak berdasar. Karena mengajukan judicial review juga hak Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin. Sebagai representasi pemerintahan di daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu pihaknya, kata Pazri, juga semakin yakin judicial review mereka dapat dikabulkan. Mengingat pertanyaan Hakim MK Prof Saldi Isra mengenai keterangan yang disampaikan oleh DPR soal risalah, terutama terkait Pasal 4.

Di mana intinya pemohon mempersoalkan ada substansi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yang mengatakan bahwa apabila menyangkut ibu kota provinsi dengan Peraturan Pemerintah, substansi tersebut dibawa ke Undang-undang.

"Kami ingin melihat apakah persoalan ini pernah dibahas atau tidak di DPR ketika membahas Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan," kata Pazri.

Lanjutnya, dari lima provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, sejauh ini baru Provinsi Kalsel yang mengubah kedudukan ibu kota provinsinya. 

"Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut kami disampaikan ke DPR tadi, yang relevan untuk dijadikan bukti, tolong disampaikan kepada mahkamah ke dalam persidangan berikutnya," tutur dia.

Dan juga dipertegas oleh hakim MK Prof Enny Nurbaningsih, pemerintah sudah menyampaikan keterangan dalam sidang, tetapi tidak ditunjukkan bukti-buktinya.

Hal inilah yang kembali diminta pihak kuasa hukum untuk ditampilkan dalam persidangan. Salah satu bukti yang diharapkan telah dilengkapi adalah Perda tentang rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJP) daerah tahun 2005-2025.

"Tadi yang mengatakan sudah ada kajian sejak lama itu terkait dengan perpindahan ibu kota tersebut, dan baik dari Pak Arteria Dahlan maupun dari pemerintah bahwa sudah ada kajian historis sejak 1950," terangnya.

"Apakah kajian historis 1950-an tersebut juga menjadi bagian dari naskah yang mendukung soal itu, kami juga minta nanti dilengkapi setiap tahapan tersebut dengan bukti-buktinya," imbuhnya.

Sebab bukti tersebut termasuk daftar kumulatif terbukanya kapan dan tahapan seperti apa bukti-buktinya dalam Pasal 96. Terkait dengan partisipasi masyarakat, siapa saja yang dilibatkan dan apa buktinya, kemudian apa yang dibahas di dalamnya.

Di akhir sidang tadi ada penyampaian Ketua MK Anwar Usman bahwa Wali Kota Banjarbaru, mahkamah dan majelis sudah mengadakan rapat dan sudah disetujui untuk menjadi pihak terkait dan agenda selanjutnya. Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB, sidang lanjutan dengan agenda mendengar keterangan pihak terkait dari Wali Kota Banjarbaru.