DPR RI: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Bebani Keuangan Daerah

Dalam kunjungan kerjanya di Kantor Wali Kota Balikpapan, Darul menyebut kebijakan untuk menaikkan standar iuran BPJS Kesehatan yang diterapkan sejak Januari 2020 akan mengancam kelancaran pelayanan kesehatan kepada ratusan ribu peserta PBI di Indonesia.

Karena sejumlah daerah sudah menetapkan alokasi anggaran untuk membiayai pembayaran PBI sebelum Desember 2019, dengan standar iuran BPJS Kesehatan lama selama penyusunan APBD 2020. Sehingga dipastikan alokasi anggaran yang disediakan tidak akan mencukupi untuk memenuhi setoran bulan pembayaran iuran BPJS Kesehatan hingga akhir waktu pelaksanaan anggaran.

"Ini kan masalah buat pemerintah daerah untuk menutupi pembayaran BPJS Kesehatan. Sementara pembahasan APBD Perubahan masih lama. Ini yang sedang kami perjuangkan. Kami sedang berkoordinasi dengan menteri kesehatan untuk menggunakan selisih dana keuntungan BPJS sebagai solusi," ungkapnya.

Namun kendala yang dihadapi tambah Darul, belum ada kesepakatan antara pemerintah, DPR dan manajemen BPJS Kesehatan untuk penggunaan dana keuntungan tersebut. "Itu bisa digunakan sementara aturan tidak menghambat," tutupnya. 

Meski diprediksi anggaran PBI yang dimiliki pemerintah daerah tidak akan mencukupi karena pengesahan APBD tidak bersamaan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Gubernur Kaltim Isran Noor berjanji akan mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kami usahakan dari APBD Kaltim ada untuk menutupi kekurangan yang terjadi. Nanti kita lihat bagaimana pergerakan anggaran murni yang ada saat ini. Kalau ada sisa lebihnya itu yang kami gunakan," ujar Isran.

Menurutnya aturan kenaikan iuran ditetapkan pemerintah pusat pada posisi pemerintah di daerah sudah selesai menyusun alokasi APBD 2020. Namun pihaknya tidak akan beralasan untuk tidak menganggarkan PBI di tahun ini. 

"Kami upayakan ada anggaran untuk menutupinya. Tapi saya tidak hafal kalau ditanya berapa anggaran yang akan disediakan," jelasnya.

Isran berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah kenaikan iuran BPJS khususnya untuk kelas tiga yang berpengaruh pada besaran anggaran untuk program PBI.

Ia meminta agar pemerintah pusat dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang diperoleh dari cukai rokok, untuk memberikan subsidi dalam menutupi masalah kekurangan anggaran untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan yang masuk dalam program PBI.

“Kalau cukai itu naik seribu persen bagus saja itu, buat biayai BPJS Kesehatan,” ungkapnya.