Balikpapan, IDN Times – DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota resmi mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna, Selasa (23/9/2025).
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, memastikan proses pembahasan hingga pengesahan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Draft APBD-P sebelumnya ditandatangani pada 26 Agustus 2025, lalu dikirim ke Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 900.1.1-1729/III/BPKAD tertanggal 19 September 2025.
“Evaluasi dari pemerintah provinsi adalah syarat penting agar APBD Perubahan sesuai hukum, tepat sasaran, dan sejalan dengan arah pembangunan pusat, provinsi, maupun daerah,” ujar Alwi dalam rapat paripurna.
Sekretaris DPRD Balikpapan, Arfiansyah, menjelaskan adanya pergeseran anggaran. Pendapatan daerah yang awalnya Rp4,219 triliun naik Rp43,69 miliar menjadi Rp4,262 triliun. Sementara itu, belanja daerah meningkat lebih besar, dari Rp4,598 triliun menjadi Rp4,755 triliun atau bertambah Rp156,96 miliar.
Kondisi ini menimbulkan defisit Rp492,23 miliar, yang kemudian ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga SiLPA tercatat nol.
Dengan perubahan ini, total APBD Balikpapan Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4,755 triliun. Arfiansyah menegaskan, angka tersebut menjadi pijakan untuk menjalankan program pembangunan kota ke depan. Ketua DPRD Alwi menambahkan, perubahan anggaran bukan sekadar formalitas, tetapi wujud tanggung jawab bersama.
“Kami ingin APBD-P ini berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan warga, serta menjaga kelanjutan pembangunan kota. Anggaran adalah amanah yang harus memberi manfaat nyata,” tegasnya.