DPRD PPU Minta Tenaga Ahli Bupati supaya Ditiadakan

Ia menambahkan, SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten PPU ini, juga sudah sangat mumpuni untuk melakukan percepatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, jika memang betul-betul difungsikan.

“Menurut saya, di masyarakat peran para tenaga ahli bupati itu tidak ada efek dan tidak maksimal. Justru maksimal jika betul-betul diberdayakan SKPD yang ada. Karena mereka memiliki bidang masing-masing untuk percepatan pembangunan di masyarakat,” katanya. 

Selain tenaga ahli bupati, lanjutnya, keberadaan Pendamping Teknis Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (Pro-P2KPM) yang dibentuk Pemerintah PPU juga dinilai tidak diperlukan oleh pemerintahan desa di PPU. Karena programnya juga sama dengan program Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketras) PPU.

“Program di Pro-P2KPM dengan Dinsos dan Disnakertrans PPU sama, kenapa tidak SKPD ini saja yang diberdayakan. Kan di situ ada pelatihan-pelatihan sementara di dinas tersebut juga ada,” tegasnya.

Menurutnya, peniadaan tenaga ahli bupati dan pendamping desa Pro-P2KPM tersebut dilakukan untuk merampingkan pengeluaran anggaran daerah, sehingga dinilai tidak perlu lagi ada.

"Ini dalam rangka menghemat anggaran di mana untuk membayar gaji tenaga ahli bupati selama satu tahun anggaran alokasi sekitar Rp9 miliar. Sementara anggaran itu bisa digunakan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas,” sebutnya.

Apalagi, lanjutnya, saat ini masih banyak kegiatan yang butuh perhatian atau urgen terutama jalan usaha tani, lingkungan saat ini kondisinya betul-betul rusak parah sehingga harus segera mendapatkan perhatian.

“Setidaknya anggaran sebesar Rp9 miliar tersebut bisa dialihkan untuk membiayai kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum (UPT-PU) Kecamatan sehingga mereka bisa maksimal melakukan perbaikan infrastruktur darurat di desa dan kelurahan. Seperti tujuan dibentuknya UPT-PU ini,” tutur Sujati.

Senada dengannya, Anggota DPRD PPU dari Partai Bulan Bintang Syamsuddin Ali menambahkan, di pemerintahan PPU sebelumnya jumlah tenaga ahli bupati tidak banyak dan dinilai masih efektif tetapi sekarang jumlahnya cukup banyak.

“Intinya belanja pemerintah dari  APBD dilakukan berdasarkan kebutuhan bukan karena keinginan. Kalau bicara kebutuhan harus melihat kondisi ekonomi kita yang sulit di tengah pandemik COVID-19. Saya kira kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan ekonomi itu yang perlu disupport,” tegasnya.

Ia mencontohkan, seperti menghidupkan kembali pasar-pasar tradisional dihidupkan kembali, sehingga ada geliat ekonomi, jika ekonomi tumbuh dan berkembang ia berpikir kegiatan lain akan meningkat pula dan itulah sasarannya.

Artinya pasar yang telah dibangunkan oleh pemerintah itu bagian dari pasar tradisional untuk mendukung peningkatan ekonomi tersebut, tentu sarana dan prasarananya harus ditunjang lagi. 

"Seperti pasar di Kecamatan Waru sudah ada bangunannya namun infrastruktur lainnya belum ada dan ini perlu didorong pemerintah,” sebutnya.