Dua Bulan, Tunggakan BPJS Kesehatan Samarinda Mencapai Ratusan Miliar

06 Agu 2019, 14:40 WIB

Kantor BPJS Kesehatan di Jalan AW Sjahranie Samarinda (IDN Times/Yuda Almerio)

Samarinda, IDN Times- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kerap menjadi penyelamat bagi sebagian warga yang sakit. Sebab dengan kartu BPJS Kesehatan, pembayaran ongkos rumah sakit yang mahal sekalipun bisa ditanggulangi. Sayangnya, di balik itu BPJS Kesehatan sendiri juga menghadapi permasalahan, misalnya urusan pembayaran klaim rumah sakit dan defisit kas.

Pada 2014, defisit kas BPJS Kesehatan mencapai Rp3,8 triliun. Sementara pada 2015 melonjak hingga Rp 5,9 triliun. Lalu tahun selanjutnya kian bertambah menjadi Rp 9 triliun. Sementara pada 2017 angka defisit kian melebar mencapai Rp 16,5 triliun. Pemerintah tentu tak tinggal diam, menyuntik dana ke tubuh BPJS Kesehatan adalah solusi terbaik.

Tahun lalu sebanyak Rp 5,6 triliun rupiah mengalir ke BPJS Kesehatan dari pemerintah yang kemudian dicairkan dua tahap pada Desember 2018. Pada 2017 juga demikian, ada dana Rp 10 triliun lebih menjadi penopang. Duit tersebut sebagian besar digunakan BPJS Kesehatan untuk membayar klaim tagihan rumah sakit.

Lantas, bagaimana dengan BPJS Kesehatan Samarinda?

1. Tunggakan BPJS Kesehatan Samarinda mencapai Rp 163 miliar periode Juli-Agustus

Kepala Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan, Octavianus Ramba (IDN Times/Yuda Almerio)

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Octavianus Ramba mengatakan, hingga saat ini tunggakan pembayaran fasilitas kesehatan (faskes) tingkat petama belum ada namun pihaknya tetap akan membayar jika ada tagihan masuk. Itu termasuk biaya kapitasi, meliputi puskesmas, klinik dan dokter.

“Yang menunggak itu rumah sakit faskes lanjutan,” terangnya saat ditemui di Kantor BPJS Kesehatan, Jalan AW Sjahranie, Senin (5/8).

Lebih detail, kata Octa, sapaan karibnya, menyebut angka tunggakan tak bisa dipastikan sebab jumlahnya bisa bertambah. Untuk Juli-Agustus 2019 saja jumlahnya mencapai Rp 163 miliar lebih.

Namun dia menegaskan rata-rata satu hingga dua bulan itu Rp 120 miliar. Angka itu untuk seluruh rumah sakit maupun klinik utama, di bawah naungan BPJS Kesehatan Samarinda yang tersebar di enam kabupaten/kota di Kaltim.

“Jumlah tersebut memang besar karena belum ditagih. Nanti dipikir menunggak berbulan-bulan, padahal tidak. Kalau rumah sakit meminta baru kami bayar,” katanya.

2. Pembayaran dengan bantuan pihak ketiga

IDN Times/Yuda Almerio

Kata dia, tunggakan tersebut bisa dipicu terhambatnya likuiditas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), gara-gara biaya kesehatan yang harus dibayar tak seimbang dengan ketersediaan iuran.

Tentu saja ada solusi untuk mengatasi hal tersebut, misalnya dengan supply change financing (SCF). Secara khusus, program tersebut diberikan kepada mitra BPJS Kesehatan untuk membantu memperlancar pembayaran klaim kesehatan dengan bantuan pihak ketiga, misalnya bank atau lembaga keuangan lainnya. Caranya dengan pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

“Kalau tak membayar atau terlambat, kami juga bisa kena denda. Satu persen dari jumlah klaim yang ada,” tegasnya.

3. Pengguna kartu BPJS Kesehatan diminta rajin bayar iuran

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Octa menyebut, selama ini saat melakukan pembayaran klaim tak pernah ada hambatan. Namun, bisa saja terjadi droping dana dari pusat tidak mencukupi dan iuran peserta tak lancar sehingga tak dapat memenuhi kebutuhan pembayaran rumah sakit. Itu sebabnya, dia mengimbau kepada masyarakat agar selalu membayar iuran agar kartunya tetap aktif.

“Jika tak aktif nanti susah berobatnya, penyakit bisa datang tiba-tiba,” ujar Octa.

Dia kemudian menambahkan, setidaknya ada 30 rumah sakit dengan klinik utama yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda, tersebar di enam kabupaten/kota se-Kaltim. Mulai dari Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang kemudian Kabupaten Mahakam Ulu.

“Khusus Samarinda saja ada 16 rumah sakit dan klinik yang menjalin kerja sama,” pungkasnya.