Samarinda, IDN Times - Sepanjang 2020 Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat 45 konflik pertambangan. Bila dibandingkan dengan 2019 lalu jumlahnya alami kenaikan empat kali lipat lebih.
“Pada 2019 konflik pertambangan ini hanya 11,” ujar Merah Johansyah, Koordinator Jatam Nasional kepada wartawan, Selasa (26/1/2021) sore.
Kata Merah, jika ditotal dengan konflik pertambangan sejak 2014-2020 maka kasusnya bisa mencapai 116 kejadian. Dari 45 kasus yang terjadi sepanjang 2020, konflik terbanyak berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan sebanyak 22 kasus, disusul dengan konflik perampasan lahan 13 kejadian, kasus kriminalisasi warga penolak tambang ada 8 perkara, dan pemutusan hubungan kerja 2 kasus.
Sedangkan dari keseluruhan konflik tersebut, setidaknya terdapat 13 kasus yang melibatkan aparat militer maupun polisi dalam kasus perampasan lahan, kriminalisasi maupun intimidasi warga. Lonjakan konflik ini tak lepas dari situasi pandemik virus corona atau COVID-19 yang semakin menyempitkan ruang gerak warga.
“Namun semakin menguntungkan bagi perusahaan tambang karena menjadi celah untuk semakin melancarkan operasinya, ditambah lagi dengan insentif yang begitu besar bagi sektor pertambangan,” sebutnya.
Dari temuan Jatam sepanjang 2014-2019 luasan konflik pertambangan mencapai 925.748 hektare atau setara dengan dua kali lipat luas Brunei Darussalam. Ironisnya konflik pertambangan kembali alami peningkatan hanya dalam setahun. Khusus 2020 saja luasannya mencapai 714.692 hektare atau setara dengan tujuh kali luas Hong Kong. Jika ditotal mencapai 1.640.440 hektare atau setara dengan tiga kali luas Pulau Bali.
“Lompatan luasan konflik ini terjadi pada periode kedua rezim pemerintahan Joko Widodo, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun awal periode pertama,” terangnya.
Dia menambahkan, tak hanya konflik yang semakin meningkat, respons negara atas perlawanan warga menolak kehadiran industri ekstraktif, juga semakin beragam. Modus intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga penolak tambang pun semakin beragam. Mulai dari tuduhan penghinaan mata uang, larangan berkumpul dengan alasan pandemik, hingga pengerahan aparat keamanan baik TNI dan polri yang semakin masif. Konflik yang semakin meningkat serta berbagai bentuk represi negara atas resistensi warga ini berangkat dari beberapa hal.
“Paling kental ialah kolaborasi pemerintah dan parlemen melahirkan produk legislasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.