Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Bupati PPU Mudyat Noor
Bupati PPU Mudyat Noor (IDN Times/Ervan)

Penajam, IDN Times - Desa Sukaraja di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memanfaatkan dana karbon atau kompensasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Bank Dunia yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun Kampung Buah.

“Pemerintah desa harus memanfaatkan aset tanah milik desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan,” ujar Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor diberitakan Antara, Selasa (11/11/2025).

1. Peningkatan status lewat sertifikasi tanah

ilustrasi memilih buah (pexels.com/RDNE Stock project)

Ia menegaskan, seluruh aset tanah desa perlu memiliki legalitas berupa sertifikat untuk mencegah penyerobotan dan konflik lahan di masa mendatang. Peningkatan harga tanah sejak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menurutnya, juga menjadi alasan pentingnya sertifikasi tersebut.

“Pemerintah kabupaten mengapresiasi pembentukan Kampung Buah yang digagas Pemerintah Desa Sukaraja,” tambahnya.

Mudyat menjelaskan, penanaman berbagai bibit buah tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam penurunan emisi karbon.

2. Pengembangan bibit buah di PPU

ilustrasi buah-buahan (freepik.com/lifeforstock)

Kepala Desa Sukaraja, Sugiyono, mengatakan desanya menerima bantuan sebesar Rp240 juta dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) atau dana karbon Bank Dunia. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan bibit buah seperti mangga, durian, kelengkeng, dan jambu air.

“Kampung Buah memiliki luas sekitar 12 hektare dan diharapkan bisa menjadi pusat pelatihan serta pengembangan pertanian terpadu,” ujarnya.

3. Memenuhi kebutuhan IKN

Taman Kusuma Bangsa KIPP IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Selain menyuplai kebutuhan buah di wilayah IKN, Kampung Buah juga diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi hijau di tingkat desa. Pemerintah Desa Sukaraja pun berharap dukungan dari pemerintah kabupaten dan Otorita IKN agar program ini terus berkelanjutan.

Topics

Editorial Team