Empat Kecamatan di Penajam Paser Utara Rawan Bencana Banjir

Pada acara rapat yang dilaksanakan minggu lalu ini dibahas tentang pelaksanaan identifikasi dan mitigasi potensi rawan bencana banjir di wilayah PPU yang meliputi Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Kecamatan Sepaku.

Juga langkah-langkah kongkrit yang harus segera dilakukan dalam rangka antisipasi dan atau mereduksi potensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Peserta rapat juga membahas terkait bagaimana cara membangun kepahaman dan kesepahaman antar pejabat dan instansi terkait dalam pelaksanaan penanganan atau penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor. Serta merumuskan langkah-langkah kongkrit lanjutan pada tahapan pasca bencana," tukas Nurlaila.

Berdasarkan fakta dan data, tambahnya, masing-masing kecamatan di PPU memang memiliki potensi kerawanan terjadinya bencana banjir sesuai sifat dan kondisi masing-masing kecamatan. Potensi kerawanan bencana banjir akan semakin besar jika intensitas curah hujan tinggi atau ekstrem dan terlebih lagi ketika pada saat yang bersamaan kondisi air laut dalam keadaan pasang tinggi.

Ia mengungkapkan, dalam rapat itu juga dibeberkan pontesi bencana masing - masing Kecamatan, seperti Kecamatan Penajam misalnya, potensi kerawanan bencana banjir yang perlu mendapat perhatian sebagaimana tahun-tahun sebelumnya berada di Desa Bukit Subur dan Kelurahan Riko.

Berdasarkan pengamatan, penyebab dari terjadinya bencana banjir yang terjadi di Desa Bukit Subur karena badan sungai terjadi pendangkalan, banyaknya kelokan dan adanya sampah yang berlebihan, sehingga menghambat lancarnya aliran sungai.

Sedangkan untuk Kelurahan Riko, sebutnya, penyebab terjadinya bencana banjir, disamping intensitas hujan tinggi juga karena secara geografis berada pada dataran rendah, terdapat sungai besar yaitu Sungai Riko dan kondisi akan diperparah manakala kondisi air laut pasang tinggi.

Lalu, katanya, di Kecamatan Waru, potensi kerawanan banjir yang perlu mendapat perhatian adalah sekitar Jembatan Sungai Sesulu. Berdasarkan pengamatan di lapangan, banjir dapat disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, pendangkalan di muara sungai.

Sementara di Kecamatan Babulu, berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya banjir terjadi pada desa-desa yang berada dalam satu hamparan seperti Desa Sumber Sari, Desa Rawa mulya, Desa Sebakung Jaya, Desa Sri Raharja dan Desa Labangka.

"Penyebab terjadinya rawan bencana banjir pada Desa-Desa dimaksud disamping intensitas hujan yang tinggi, juga karena saluran primer dan sekunder tidak terpelihara dengan baik dari tumbuhan gulma. Kondisi tersebut akan diperparah manakala dalam waktu yang bersamaan kondisi air laut pasang tinggi," jelasnya.

Diterangkannya, untuk kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN), potensi kerawanan bencana banjir biasa terjadi pada Desa Karang Jinawi, Kelurahan Sepaku, Desa Bukit Raya, Desa Tengin Baru dan Desa Suka Raja.

Potensi terjadinya banjir di untuk Desa Karang Jinawi selain karena curah hujan, juga pendangkalan, banyak kelokan, dan sampah dari hutan yang masuk ke badan sungai.

Banjir yang terjadi di Desa Bukit Raya, Kelurahan Sepaku, Desa Tengin Baru dan Desa Suka raja, penyebabnya karena intensitas hujan yang tinggi dan tingginya pasang air laut.

"Langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan secara sinergi bersama dengan komponen terkait, seperti kegiatan gotong royong pembersihan badan saluran sungai, saluran primer dan sekunder pada areal pertanian yang merupakan satu kesatuan dengan permukiman, parit atau drainase permukiman dan saluran pembuangan lainnya," urai Nurlaila.

Selain itu, tukasnya, ada penekanan yang diberikan kepada pejabat pemerintah daerah yang bersifat kewilayahan seperti camat, lurah, kepala desa. Agar memantau situasi dan kondisi wilayah kerjanya, dan segera melakukan tindakan konsolidasi bersama pejabat Muspika,  Babinsa, Babinkamtibmas untuk hal-hal yang dapat dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan gotong-royong.

Dipaparkannya, peserta rapat menyepakati, dalam rangka penanganan dan penanggulangan jika terjadi bencana banjir, maka BPBD melakukan pengerahan dan pergerakan sumber daya yang dimiliki seperti peralatan serta personel sesuai dengan sifat dan skala bencana itu sendiri.

"Pada tahap atau fase pasca bencana, peserta rapat sepakat perlu dilakukan adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Fungsi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi BPBD dengan support dinas teknis yang kompeten," pungkas Nurlaila.

Rapat yang digelar di ruang rapat Sekda PPU pada Rabu (8/1) siang tersebut, lanjutnya, dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Para Asisten Setkab,        Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) PPU terkait, Para Camat,  Lurah dan Kepala Desa se PPU, perwakilan PMI PPU dan undangan lainnya guna membahas terkait menghadapi cuaca ekstrem dan musim hujan yang dijadikan kewaspadaan bersama.