Samarinda, IDN Times - Selain sengketa batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, masih ada enam persoalan serupa di Provinsi Kalimantan Timur yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Enam sengketa itu meliputi: Kutai Timur dengan Berau, Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat, Mahakam Ulu dengan Kutai Barat, Penajam Paser Utara dengan Kutai Kartanegara, serta Paser dengan Penajam Paser Utara.
Gubernur Kaltim, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan polemik batas wilayah antar kabupaten dan kota harus segera diselesaikan demi mencegah dampak negatif terhadap masyarakat.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pelayanan publik tidak boleh terhenti, jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,” ujar Harum termuat di IG Pemprov Kaltim.
Ia melakukan kunjungan ke Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Senin (11/8/2025).
Ia menekankan, perbedaan persepsi batas wilayah tidak boleh membuat warga kehilangan hak pelayanan. Sarana pendidikan, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, hingga sekolah-sekolah harus tetap memenuhi standar.
“Infrastruktur seperti listrik PLN, air bersih PDAM, dan jalan lingkungan juga wajib dibangun. Keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga harus terjamin, tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Harum menambahkan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan kehidupan sosial warga terlindungi, termasuk layanan administrasi kependudukan. Lapangan kerja dan peluang usaha juga harus tetap menjadi perhatian serius.
“Tugas kita sebagai bangsa dan negara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” pungkas Harum.