Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Gubernur Kaltim Isran Noor (IDN Times/Maulana)
Gubernur Kaltim Isran Noor (IDN Times/Maulana)

Balikpapan, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mendesak Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang Undang terkait pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Isran Noor dalam kegiatan Talkshow Rancang Bangun dan Pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (01/10/2019).

"Saya berharap RUU penetapan lokasi pemindahan di Kalimantan Timur dapat diserahkan agar dapat segera dibahas di DPR RI," kata Isran.

1. Isran optimis mendapat persetujuan dari fraksi di DPR RI

Penanda titik nol calon ibu kota baru. (IDN Times/Uni Lubis)

Pemerintah Pusat menargetkan rencana untuk tahapan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.

Saat ini, Pemerintah Pusat tengah menyusun draft pengajuan Rancangan Undang Undang terkait penetapan lokasi baru ibu kota negara di Kalimantan Timur yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

RUU penetapan lokasi ibu kota negara ditargetkan diserahkan ke DPR RI pada akhir tahun ini, dapat akan mulai dibahas pada agenda legislatif tahun 2020.

Isran Noor dalam sambutannya berharap agar  RUU penetapan lokasi ibu kota yang baru dapat segera diselesaikan oleh pemerintah dan segera diserahkan ke DPR RI.

"Saya berharap bisa segera diserahkan RUU pemindahan ibu kota ke DPR RI, kalau kelamaan takutnya nanti berubah pikiran," ujar Isran.

Isran optimis pembahasan RUU pemindahan ibu kota negara akan mendapatkan dukungan dari sejumlah fraksi yang ada di DPR RI.

"Kan namanya politik itu biasa kalau ada yang tidak setuju, kalau misalnya semuanya setuju gak bagus juga, harus ada yang enggak setuju tapi ndak banyak," ungkapnya.

2. RTRW Kaltim akan direvisi menyesuaikan IKN

IDN Times/Maulana

Untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi berencana melakukan revisi terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

Revisi RTRW Kaltim akan dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan rencana penataan wilayah yang akan digunakan sebagai lokasi ibu kota negara.

Isran menjelaskan lokasi ibu kota negara yang baru akan jadi zona yang eksekutif sehingga lebih tertata untuk masa panjang. 

Lokasi ibu kota negara yang bersinggungan dengan sejumlah kawasan konservasi dijamin tidak akan merusak ekosistem yang ada.

"RTRW kita juga akan diubah, menyesuaikan penataan kawasan yang ada di ibu kota nanti," jelasnya.

3. IKN tidak hanya menguntungkan Kaltim, juga daerah di sekitarnya

IDN Times/Maulana

Isran menjelaskan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi baru ibu kota dipastikan akan memberikan banyak keuntungan. Tidak hanya bagi Kaltim, tapi juga daerah lainnya yang ada di sekitarnya yakni Sulawesi.

Kegiatan pembangunan ibu kota negara yang akan dimulai pada tahun depan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kaltim. Masyarakat yang ada di sekitar akan merasa dampak pembangunannya, termasuk para pengusaha yang ada di daerah.

"Bagaimanapun  daerah mendapatkan kesempatan dan mendapatkan keuntungan, paling tidak keuntungan itu dari segi kegembiraan, kebanggaan, kebahagiaan hingga keuntungan ekonominya yang menyusul," tuturnya.

Menurutnya, keuntungan tidak hanya dinikmati oleh Kaltim, namun daerah sekitar seperti Sulawesi, karena hampir semua kebutuhan yang ada di Kalimantan dipasok dari luar daerah.

"Misalnya dalam masa-masa konstruksi dan masa-masa dimulai kegiatan pemindahan, keuntungannya bukan hanya dirasakan masyarakat Kaltim, pasti juga Sulawesi Selatan, [Sulawesi] Tengah, [Sulawesi] Barat itu merasakan manfaatnya karena bahan bangunan yang terbaik kualitas itu kan batu palu dari Sulawesi, yang dibutuhkan bukan puluhan juta meter kubik tapi itu bisa ratusan juta meter kubik," ungkapnya.

4. Fasilitas jalan dan air mulai dibangun tahun depan

IDN Times/Maulana

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam tahapan awal untuk pembangunan ibu kota negara, pihaknya akan merencanakan membangun fasilitas jalan dan air sebagai sarana pendukung utama ibu kota.

Infrastruktur ini akan dibangun tahap pertama di kawasan rencana pembangunan istana negara yang akan di kawasan Desa Temelow, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain itu, fasilitas lain yang akan dibangun adalah fasilitas yang akan menggunakan konstruksi bawah tanah yang akan digunakan untuk membangun jaringan listrik, telepon dan lainnya untuk lokasi ibu kota negara.

Editorial Team