Gubernur Kaltim: Pendapatan Daerah Harus Bermanfaat bagi Rakyat

24 Des 2025, 15:00 WIB

Ilustrasi menyusun anggaran bulanan (www.pexels.com/Karola G)

Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pendapatan daerah merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, setiap rupiah penerimaan daerah harus dikelola secara akuntabel, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Rudy usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, di Auditorium Nusantara Kantor BPK Kaltim, Senin (22/12/2025).

“Terima kasih dan apresiasi kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan serta memberikan masukan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah, termasuk rencana aksi dan target penerimaan,” ujarnya dalam akun IG Pemprov Kaltim.

1. Tata kelola pemerintahan daerah

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud saat Rapat terkait batas wilayah IKN di Kemendagri (IDN Times/istimewa)

Ia menilai, LHP memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah sebagai instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Pemeriksaan kinerja dengan tujuan tertentu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, hasil pemeriksaan ini harus dimaknai sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bersama, bukan semata-mata temuan,” tegasnya.

2. Pengelolaan keuangan daerah

ilustrasi mencatat anggaran (pexels.com/MART PRODUCTION)

Gubernur Harum juga menyoroti tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan yang semakin kompleks, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat dan keterbatasan ruang fiskal. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pengelolaan keuangan daerah yang semakin cermat dan bertanggung jawab.

3. Hasil audit BPK sebagai acuan

ilustrasi anggaran (unsplash.com/Jakub Żerdzicki)

Sehubungan dengan itu, ia mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran birokrasi menjadikan hasil audit BPK sebagai dasar peningkatan kinerja, bukan sekadar formalitas rutin.

Harum berharap LHP atas Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2025 dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan mendapat kepercayaan masyarakat.