Gubernur Kaltim Protes, Bagi Hasil Batu Bara Semestinya 40 Persen

13 Apr 2022, 15:00 WIB

Ilustrasi tongkang angkut batu bara. IDN Times/Mela Hapsari

Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor bersuara lantang saat memenuhi undangan Panja Ilegal Mining Komisi VII di Gedung DPR RI Senayan, Senin (11/4/2022).

Salah satu protes yang disampaikan Gubernur Isran Noor adalah soal tidak imbangnya bagi hasil yang diberikan kepada daerah penghasil dibanding risiko sebagai akibat dari eksploitasi tambang batu bara.

"Bagi hasil untuk daerah penghasil seharusnya tidak hanya sebesar royalti. Sebab tambang batu bara di Kaltim itu open pit mining (penambangan terbuka/tambang di permukaan), Mestinya (bagi hasil) harus lebih besar," kata Isran ketika mendapat kesempatan melaporkan kondisi terkait ilegal mining (tambang ilegal/tanpa izin) di Kaltim seperti tayang di akun Instagram Pemprov Kaltim.

1. Daerah memperoleh dana bagi hasil pertambangan relatif kecil

Diuraikan gubernur, apa yang selama ini diterima daerah masih sangat kecil daripada dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi tambang batu bara itu. Terutama kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan.

"Eksploitasi batu bara kita itu open pit mining, kerusakannya luar biasa. Mestinya, bagi hasil, bukan seperti royalti. Mestinya jauh lebih besar, 30-40 persen dari hasil pendapatan penjualan batu bara," saran Gubernur Isran Noor kepada Panja Illegal Mining yang dipimpin Eddy Soeparno.

UU Nomor 3 Tahun 2020 pasal 129 mengatur pemerintah daerah mendapat jatah 6 persen dari keuntungan bersih para pemegang IUPK (izin usaha pertambangan khusus) sejak mereka berproduksi.

2. Rincian pembagian dana bagi hasil sektor pertambangan

Ilustrasi tongkang mengangkut batu bara (IDN Times/Yuda Almerio)

Rinciannya, pemerintah provinsi mendapat 1,5 persen, pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian 2,5 persen dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian 2 persen.

Mantan ketua Apkasi ini menyarankan agar negara harus segera memperbaiki sistem bagi hasil tersebut. Dia lantas membandingkan dengan bagi hasil minyak dan gas.

Tambang minyak dan gas tidak merusak lingkungan secara langsung, karena pengeboran berada di kedalaman, baik di darat maupun di laut (onshore dan offshore). Namun bagi hasil ke daerah jauh lebih besar migas.

3. Payung hukum daerah mengawasi praktik pertambangan

ilustrasi batu bara (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Gubernur juga mengingatkan pentingnya payung hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk pengawasan tambang dan harus jelas pula manfaat yang akan diterima daerah.

"Itu tambang yang legal. Belum lagi tambang ilegal. Sudah kita tidak dapat apa-apa, daerah rugi, negara rugi tidak ada wibawa, infrastruktur jalan dan lingkungan kita pun hancur. Jadi makin ndak keruan-keruan ruginya," sindir Gubernur.

Sikap keras dan kritis Gubernur Isran Noor ini menegaskan bahwa sesungguhnya orang nomor satu Benua Etam itu sangat mengerti keresahan warganya sebagai akibat eksploitasi tambang batu bara dan secara tegas memperjuangkan keadilan kepada pusat.