Penajam, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyerahkan 20 unit rumah layak huni (RLH) kepada warga di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari corporate social responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero).
“Saya berharap kepada masyarakat yang menerima rumah layak huni ini untuk dapat merawat dengan baik dan memanfaatkan dengan baik rumah ini,” kata Isran Noor, Sabtu (23/9/2023).
Pemprov Kaltim pun menyerahkan bantuan kepada Kelurahan Buluminung di Penajam.
Perincian bantuan rumah Buluminung (8 unit), Lawe-Lawe (2 unit), Girimukti (2 unit), Pemaluan (8 unit). Prosesi penyerahan disaksikan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Forkopimda, dan Pertamina.
Isran menyampaikan, bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltim hari ini merupakan wujud perhatian dan komitmen pihaknya dalam membantu masyarakat di berbagai bidang.
“Oleh sebab itu, manfaatkan bantuan yang diterima dengan sebaik- baiknya. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan mendukung pembangunan Kalimantan Timur,” harap Isran.
Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun berterima kasih atas kepedulian provinsi dan Pertamina dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih kepada atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat PPU,” sebutnya.
Yaitu, bantuan berupa pembangunan rumah baru beserta tandon air minum dan sanitasi layak. Sehingga masyarakat PPU dapat menerima rumah layak huni tersebut
Dibeberkannya, 20 unit rumah diberikan itu terdiri dari dua jenis rumah konstruksi, yaitu beton dan kayu tersebar di empat Kelurahan atau Desa, yaitu Buluminung, Pemaluan, Lawe-Lawe, dan Girimukti.
Makmur mengatakan, masyarakat PPU masih banyak terdapat rumah tidak layak huni.
“PPU terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 1.810. Dengan adanya program bantuan ini tentu dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten PPU ini,” sambungnya.
Makmur menerangkan bantuan pembangunan rumah baru, tandon air minum dan sanitasi layak ini sesungguhnya sejalan dengan delapan arahan Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Ini sejalan dengan arahan bapak presiden dan Pak Mendagri untuk kami para PJ kepala daerah. Di mana di antara delapan arahan tersebut adalah menekankan agar para PJ fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.