Gubernur Kaltim Tegaskan Mempertahankan Pegawai Honorer

16 Jan 2023, 21:40 WIB

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Samarinda, IDN Times - Sikap tegas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor yang akan tetap mempertahankan tenaga honorer (non-ASN) masih menjadi perhatian. Ditambah lagi kapasitas Gubernur Isran Noor sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Isran dalam banyak kesempatan mengaku akan mempertahankan pegawai honor di Pemprov Kaltim.

“Bukan persoalan Kalimantan Timur sanggup atau daerah lain tidak sanggup. Tapi ini soal keberadaan tenaga-tenaga non-ASN itu memang sangat diperlukan oleh daerah. Saya kira di daerah lain juga sama,” kata Isran dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Senin (16/1/2023).

1. Kaltim tetap membayar gaji tenaga honor

Gubernur Kaltim Isran Noor. Potret diambil saat Isran memberikan keterangan soal IKN kali pertama pada 2019 lalu (IDN Times/Yuda Almerio)

Pertanyaannya, jika Kaltim sanggup membayar gaji tenaga honor pemerintah, lantas bagaimana dengan daerah lain di Indonesia.

Gubernur menjawab ini bukan soal sanggup atau tidak sanggup, tapi soal kebutuhan. Gubernur hanya bertanya mengapa kebijakan yang dimunculkan pemerintah adalah penghapusan.

“Kenapa harus penghapusan, sepanjang negara belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu,” tanya Gubernur.

2. Masyarakat Kaltim yang tergantung dengan status tenaga honor

Guru honorer (kiri) di Kabupaten Kampar, Riau menanyakan solusi permasalahan kesejahteraan guru honorer. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Menurut Gubernur, tenaga honor ada yang menjadi guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Apalagi, tidak sedikit dari mereka juga bertugas di pedalaman-pedalaman.

“Bisa kita bayangkan, kalau itu dihapus, gak jalan itu pelayanan,” keluhnya.

Gubernur lalu mengambil contoh yang terjadi di luar Kaltim, yakni di SDN Desa Karang Soka, Jawa Tengah. Di mana jumlah guru di sana ketika ia datang hanya 10 orang dan hanya 3 orang yang berstatus ASN. Selebihnya non-ASN dengan gaji Rp300 ribu per bulan dan mereka bisa bekerja dengan baik.

3. Mengubah porsi anggaran negara

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat

Soal sanggup atau tidak sanggup, menurut Gubernur Isran solusinya tidak sulit. Tinggal bagaimana pemerintah pusat mengubah porsi APBN. Jika selama ini 70 persen dikelola pusat, maka bisa saja setidaknya 50 persen anggaran negara diberikan kepada daerah dengan pengawasan ketat.

"Saya tidak ambil contoh di Kaltim, sebab bisa subyektif. Saya rasa pemerintah pusat harus mendengar apa yang dikeluhkan para kepala daerah," saran Gubernur.

Gubernur yakin dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, maka semua daerah akan memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi daerahnya menjadi lebih baik.