Gubernur Tawarkan BPJS Gratis, Nelayan Muara Badak Sebut Bukan Solusi

Yusuf menegaskan bahwa yang dibutuhkan warga adalah restorasi perairan agar budidaya kerang darah kembali normal. Mereka juga memerlukan modal usaha, alternatif mata pencaharian, dan keringanan beban hidup.

“Perairan ini harus dibersihkan, kalau tidak, kami tidak bisa makan. BPJS itu tidak menjawab masalah kami,” tegas Yusuf.

Empat nelayan—Muhammad Yusuf, Muhammad Yamin, Muhammad Said, dan Haji Tarre—dilaporkan PHSS dengan tuduhan memasuki objek vital nasional dan menghasut saat protes di rig migas Januari–Februari 2025. Sementara itu, laporan warga terhadap pencemaran lingkungan masih tahap penyelidikan.

“Tidak ada perbedaan dalam menangani kasus ini. Semua berproses,” ujar Kasatreskrim Polres Bontang, AKP Heri.

Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai aparat justru keliru memposisikan nelayan.

“Polisi ini seperti masuk angin. Harusnya nelayan dibentengi, bukan dipidanakan,” ujarnya.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyatakan telah menyiapkan 77 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk nelayan dan petani di Kaltim dengan anggaran Rp15 miliar. Ia juga berjanji mendorong keadilan restoratif.

“Coba nanti kami cross check melalui DLH perkembangan terakhirnya. Nanti saya kabari,” kata Rudy.

Manager Communication Relations & CID Regional 3 Pertamina, Dony Indrawan, mengatakan perusahaan menghormati hak warga menyampaikan aspirasi selama sesuai hukum. Pertamina, katanya, memiliki mandat menjaga keamanan operasi hulu migas sebagai objek vital nasional dan berkoordinasi dengan aparat.

Perusahaan, kata dia senantiasa bersikap kooperatif demi solusi terbaik sesuai ketentuan hukum. PHSS juga mengaku menghormati investigasi Gakkum KLHK atas gagal panen kerang darah di Muara Badak. Mereka meyakini operasi migas sudah aman dan sesuai AMDAL, sejalan dengan hasil peninjauan Gakkum pada Maret 2025.