Guru Terbebani K-13, PPU Siap Laksanakan Kurikulum Merdeka

17 Mei 2022, 20:10 WIB

Ilustrasi Kegiatan belajar mengajar. (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Penajam, IDN Times - Pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13) telah berlaku sejak 9 tahun ini dinilai terlalu membebani guru dan peserta didik di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Sehingga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU mengaku siap menerapkan program Kurikulum Merdeka pada tahun baru 2022/2023.

“Kami menyambut baik Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru 2022/2023, karena K-13 kami nilai terlalu membebani sehingga PPU siap melaksanakannya,” ucap Kepala Disdikpora PPU Alimuddin kepada IDN Times, Senin (17/5/2022).

1. PPU iap 100 persen dalam penerapan kurikulum

kementrian pendidikan nasional

Bahkan, sebutnya, saat ini pihaknya telah siap 100 persen dalam penerapan Kurikulum Merdeka agar diterapkan ke setiap sekolah di PPU. Sementara itu, mulai dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah pertama (SMP) pun telah mendaftarkan diri.

"Semua sekolah di PPU wajib menerapkan Kurikulum Merdeka. Selain itu semua telah siap dengan penerapan kurikulum merdeka itu. Kita sangat konsen untuk menjalankan program pemerintah baru ini untuk bidang pendidikan," tegasnya.

2. Program dinilai sangat tepat untuk pendidikan di Kabupaten PPU

ilustrasi pelajar(IDN Times/Mardya Shakti)

Ia menjelaskan, untuk diketahui dalam penerapan Kurikulum Merdeka tersebut ada tingkatan utama, yaitu pertama mandiri belajar, kedua mandiri berubah dan ketiga mandiri berbagi.

“Program ini kami nilai sangat tepat, setidaknya untuk sektor pendidikan di Kabupaten PPU. Sedangkan sekolah yang ada di PPU sendiri, nantinya sudah tidak ada yang pada fase mandiri belajar, sehingga sebagian sekolah sudah masuk pada mandiri berubah, sementara sekolah-sekolah penggerak dan yang lain, telah masuk ke pada mandiri berbagi," ujarnya.

Kurikulum Merdeka diterapkan penuh di PPU pada tahun ajaran baru. Saat ini dalam proses sosialisasi dan pembenahan.

3. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan para guru dalam mengajar

Kepala Disdikpora PPU, Alimuddin (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Diterangkan Alimuddin, dengan Kurikulum Merdeka maka para guru diberi kebebasan lebih dalam mengajar dan siswa pun dapat menerima hak untuk diberi pelajaran oleh guru. Khususnya soal memberikan disiplin ilmu yang sesuai dengan potensi siswa-siswi atau peserta didiknya.

Satuan pendidikan akan lebih fokus pada mendalami kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Dalam prosesnya juga akan terus diberikan pelajaran sambil pihaknya terus dilakukan pendalaman. Guru juga memberikan beberapa hal penekanan-penekanan spesifik ke peserta didik.

"Intinya stakeholder pendidikan kelak betul-betul fokus dalam mencetak generasi pelajar Pancasila, dengan menemukan bakat peserta didik yang kemudian kita layani," tukasnya.

4. Stakeholder pendidikan akan fokus cetak generasi pelajar Pancasila

Ilustrasi siswi sekolah dasar sedang belajar (IDN Times/Dini suciatiningrum)

Tetapi dalam proses penerapannya yang paling utama adalah kesiapan pola pikir para tenaga didik mulai dari kepala sekolah, guru maupun pengawas, termasuk pemerintah melalui Disdikpora PPU.

Menurutnya, itu bukan menjadi hambatan yang berarti, sebab K-13 yang saat ini masih berlaku, memberikan beban terlalu tinggi, terlalu berat kepada guru. Salah satu contohnya, saat guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sembari menyiapkan materi dan lain sebagainya.

“Belum lagi juga memberatkan siswa untuk mempelajari semua buku-buku tema. Kurikulum Merdeka ini merupakan jawaban terhadap menurunnya pembelajaran ketika pandemik COVID-19 melanda. Sebetulnya sejak tahun lalu kami telah mulai mengaplikasikan inovasi serupa di sejumlah sekolah penggerak," pungkasnya.