Hakim Bongkar Aliran Rp232,5 M di Kasus Penggelapan Solar Balikpapan

Dalam persidangan, Hakim Indah menilai terdakwa telah menikmati hasil penyaluran solar yang dilakukan PT PetroTrans Utama ke sejumlah lokasi tambang batu bara di Kalimantan Timur. Pembayaran dari perusahaan tambang juga disebut telah dilakukan secara bertahap hingga mencapai total 15,5 juta dolar AS yang diterima PT Dharma Putra Karsa.

Menurut hakim, dana tersebut semestinya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perusahaan kepada PT PetroTrans Utama.

“Kan sudah menerima pembayaran dari CEM, semestinya dipergunakan juga untuk melunasi utang-utang pihak lain,” ujarnya.

Namun, Handy berdalih perusahaan yang dipimpinnya memiliki banyak kewajiban lain selain kepada PT PetroTrans Utama.

“Maaf Yang Mulia, tetapi kewajiban kami bukan hanya dengan PT Petro, tetapi masih ada yang lainnya,” ucap Handy.

Hakim Indah kemudian menegaskan pembayaran kepada PT PetroTrans Utama seharusnya menjadi prioritas. “Iya, tetapi semestinya lebih diprioritaskan,” tegasnya. Handy mengklaim perusahaannya tetap memiliki itikad baik dengan mencicil pembayaran utang kepada PT PetroTrans Utama hingga sekitar Rp20 miliar, meski jumlahnya dinilai belum signifikan.

Sidang kasus dugaan penggelapan tersebut dijadwalkan memasuki agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada 4 Juni 2026. Majelis hakim meminta kedua pihak mempersiapkan diri agar proses persidangan berjalan lancar.

Sebelum agenda tuntutan, hakim juga meminta PT Dharma Putra Karsa dan PT PetroTrans Utama menempuh mediasi untuk mencari kesepakatan terkait besaran ganti rugi. Hasil mediasi berbasis restorative justice disebut dapat menjadi pertimbangan dalam putusan pidana terhadap terdakwa Handy Aliansyah.

“Ini kesempatan mediasi terakhir guna menentukan besaran ganti rugi yang disepakati bersama. Hasil restorative justice bisa mempengaruhi hasil keputusan kasus pidana yang menjerat terdakwa,” tegas Hakim Indah.

Majelis hakim juga masih mengevaluasi status tahanan kota yang saat ini diberikan kepada terdakwa.

Usai persidangan, Handy Aliansyah melakukan mediasi dengan pihak PT PetroTrans Utama yang diwakili komisaris perusahaan, Christofel. Namun, mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan terkait nominal ganti rugi.

Pihak pelapor tetap meminta terdakwa melunasi kewajiban sebesar Rp20 miliar dari total utang yang disebut mencapai Rp23 miliar.

“Uang Rp20 miliar itu hanya pokok utang bank yang menjadi tanggungan perusahaan. Kami sudah cukup bersyukur bila mereka melunasi utang sebesar Rp20 miliar untuk membayar pokok utang bank,” ujar Christofel kepada wartawan.

Dalam mediasi itu, pihak terdakwa hanya menyanggupi pembayaran sebesar Rp13 miliar. Tawaran tersebut pun masih diragukan oleh pihak pelapor.

“Saat saya tanya teknisnya seperti apa, mereka tidak bisa menjawab. Padahal saya hanya mengetes komitmen dan keseriusan mereka dalam membayar utang tersebut,” katanya.

Christofel juga mengaku khawatir pihak terdakwa kembali mengulur waktu penyelesaian pembayaran utang sehingga prosesnya berlarut-larut.