Honorer Diminta Tenang, Jokowi Sedang Merumuskan Penyelesaian

Selama kunjungannya ke Kaltim, Jokowi mengaku memperoleh pertanyaan langsung tentang penanganan masalah tenaga honorer dari Ketua APPSI Isran Noor. Seperti diketahui, Gubernur Kaltim ini sejak dulu memang menolak penghapusan tenaga honorer yang berada di wilayahnya.

Hingga tetap mengalokasikan anggaran daerah guna membayar beban biaya gaji dan tunjangan honorer selama tahun 2022 lalu. 

"Kemarin, Pak Ketua APPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer. Masih banyak di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak," tuturnya. 

Jokowi akhirnya menelepon langsung Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas guna mempertanyakan soal kelanjutan penghapusan tenaga honorer tersebut. Dalam keterangannya, menteri memastikan sedang merumuskan jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan orang. 

Di sisi lain, Jokowi sendiri mengaku heran kenapa sekarang ini jumlah tenaga honorer mencapai ribuan orang di masing-masing pemerintah daerah. Padahal di masanya saat masih menjabat Wali Kota Solo di Jawa Tengah, keberadaan tenaga honorer sudah sepenuhnya dihentikan. 

"Padahal saat masih wali kota dulu, sudah 100 persen stop, tapi gak tahu kenapa sekarang muncul lagi," tukasnya. 

Dalam banyak kesempatan, Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku akan mempertahankan keberadaan tenaga honorer di lingkungan pemerintahannya. Ia menilai keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan. 

“Bukan persoalan Kalimantan Timur sanggup atau daerah lain tidak sanggup. Tapi ini soal keberadaan tenaga-tenaga non-ASN itu memang sangat diperlukan oleh daerah. Saya kira di daerah lain juga sama,” kata Isran dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Senin (16/1/2023).

Pertanyaannya, jika Kaltim sanggup membayar gaji tenaga honor pemerintah, lantas bagaimana dengan daerah lain di Indonesia. Gubernur menjawab ini bukan soal sanggup atau tidak sanggup, tapi soal kebutuhan. Gubernur hanya bertanya mengapa kebijakan yang dimunculkan pemerintah adalah penghapusan.

Seperti tenaga honor guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Apalagi, tidak sedikit dari mereka juga bertugas di pedalaman-pedalaman. Ia mencontohkan di SDN Desa Karang Soka, Jawa Tengah. Di mana jumlah guru di sana ketika ia datang hanya 10 orang dan hanya 3 orang yang berstatus ASN. Selebihnya non-ASN dengan gaji Rp300 ribu per bulan dan mereka bisa bekerja dengan baik.

Soal sanggup atau tidak sanggup, menurut Gubernur Isran solusinya tidak sulit. Tinggal bagaimana pemerintah pusat mengubah porsi APBN. Jika selama ini 70 persen dikelola pusat, maka bisa saja setidaknya 50 persen anggaran negara diberikan kepada daerah dengan pengawasan ketat.

"Saya tidak ambil contoh di Kaltim, sebab bisa subyektif. Saya rasa pemerintah pusat harus mendengar apa yang dikeluhkan para kepala daerah," saran Isran. 

Gubernur yakin dengan kapasitas fiskal yang lebih baik, maka semua daerah akan memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi daerahnya menjadi lebih baik.