Hutama Karya dan Subkontraktor Belum Laporkan Data Naker ke Pemkab PPU

Ia mengatakan, laporan keberadaan tenaga kerja tersebut sangat dibutuhkan. Agar diketahui berapa banyak jumlah tenaga kerja lokal yang sudah diakomodasi Hutama Karya dan subkontraktor. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) PPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

“Dalam Perda tersebut jelas menegaskan 80 persen merupakan pekerja dari PPU dan sisanya 20 persen merupakan pekerja luar daerah. Jadi harus dipastikan berapa jumlah tenaga kerja Hutama Karya dan subkontraktor," tegas Suhardi.

Pemkab PPU sudah melayangkan surat panggilan kepada Hutama Karya dan subkontraktor untuk menyampaikan penjelasan kepada pihaknya serta menyampaikan berapa jumlah tenaga kerja perusahaan tersebut.

“Data ini selain tentang tenaga kerja lokal juga non lokal yang tercatat dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan tidak tetap. Rencana mereka kami panggil paling lambat hari Kamis untuk datang ke Disnakertrans PPU,” urainya.

Sementara itu, petugas Pengantar Kerja Disnaker PPU Samsyu mengakui, baru-baru ini pihaknya telah mendapatkan laporan terkait penerimaan pegawai Hutama Karya dan subkontraktor. Mereka pun akan memanggil dua perusahaan untuk memberikan keterangan. 

Syamsu mengatakan, pemanggilan Hutama Karya dan subkontraktor merupakan bentuk pembinaan, agar mereka patuh terhadap peraturan di PPU. 

Hutama Karya dulunya sempat menyampaikan laporan tentang penerimaan pegawainya. Meskipun hingga sekarang update perkembangan terbaru belum dilaporkan. 

Demikian perusahaan subkontraktor tidak pernah menyampaikan laporan ke Disnakertrans PPU.

“Memang dari laporan terdahulu Hutama Karya  telah melakukan penerimaan sebagian naker lokal dan sebagian lagi naker luar beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, dalam pertemuan itu nanti kami tanyakan sampai sejauh mana mereka melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2017,” tuturnya.

Sementara itu, lanjut Syamsu, menindaklanjuti laporan masyarakat soal penerimaan naker dan tanpa sepengetahuan Disnakertrans PPU. Maka hal ini akan ditanyakan langsung ke Hutama Karya dan subkontraktor. 

“Kami akan tanya kepada mereka kenapa seperti itu, padahal sudah ada kesepakatan untuk penerimaan naker sebelumnya dilaporkan lebih dulu ke Disnakertrans,” katanya.

Namun hingga kini belum ada laporan dari Hutama Karya dan subkontraktor tetapi informasinya ada penerimaan naker. Karena mereka tidak menjalankan kesepakatan tersebut, sehingga mereka dipanggil untuk memberikan penjelasan.