Ibu Balita Korban Pencabulan Minta Pendampingan Psikologis
Balikpapan, IDN Times - Kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang balita di Balikpapan, Kalimantan Timur, terus menyita perhatian publik. Pendampingan terhadap korban melibatkan berbagai pihak, termasuk tim kuasa hukum dari Hutama Law Firm. Bahkan, tim kuasa hukum telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, untuk memastikan keberlanjutan proses hukum dan pendampingan korban.
Yusuf Hakim Nasution, kuasa hukum korban, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan pada Minggu, 26 Januari 2024, Menteri PPPA menegaskan prioritas pada jalannya proses hukum. "Ibu Menteri berfokus pada sejauh mana proses hukum berjalan. Kami sampaikan bahwa kasus ini sudah naik sidik dan kini menunggu penetapan tersangka. Namun, ini sepenuhnya berada dalam domain kepolisian," ujar Yusuf, Selasa (28/1/2024).
1. Pendampingan psikologis untuk ibu dan anak
Selain mengawal kasus secara hukum, tim kuasa hukum juga meminta pendampingan psikologis bagi ibu korban yang mengalami tekanan emosional berat. Menurut Yusuf, pendampingan tersebut telah direspons oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
"Ibu korban sangat terpukul. Sebagai seorang ibu, SB (28) tentu tidak bisa menerima apa yang dialami putrinya. Oleh karena itu, pendampingan psikologis secara rutin sangat diperlukan agar kondisi emosionalnya bisa kembali stabil," jelas Yusuf.
Pendampingan selama ini memang sudah dilakukan oleh UPTD PPA, namun lebih berfokus kepada korban. Yusuf berharap perhatian yang sama juga diberikan kepada ibu korban, mengingat dampak psikologis yang dirasakannya sangat besar.