Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Gubernur Isran Enggan Kepedean

Kepada sejumlah awak media, Isran mengaku baru tahu bila ibu kota negara pindah ke Kaltim. "Saya belum 100 persen percaya (ibu kota pindah ke Kaltim)," sanggahnya singkat.

Walau demikian, mantan bupati Kutai Timur juga tak menampik dalam waktu dekat, presiden akan memberikan jawaban resmi atas keresahan warga Kaltim. "Akan diumumkan secepatnya. Jawabannya mungkin enggak jauh-jauh dari menteri ATR," tuturnya.

Bekas ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menuturkan, lokasi favorit dari Pemprov Kaltim adalah kawasan yang bergandengan dengan Kutai Kertanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).

Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto adalah kawasan yang digadang-gadang bakal menjadi ibu kota baru. Sebab posisinya membelah Samarinda, Balikpapan, Kukar hingga PPU. Tetapi, demi menghindari para spekulan, Isran tak spesifik menyebut bakal lokasi ibu kota negara.

"Silakan saja membeli tanah di sana (calon lokasi IKN), pasti rugi," tuturnya.

Langkah untuk menahan para spekulan tanah, kata Isran, bukan sekadar wacana. Bila sahih nanti, Pemprov Kaltim akan mengeluarkan peraturan gubernur berkaitan dengan status wilayah khusus non komersial. Sehingga, para cengkau (makelar) tanah mati langkah.

Mengenai materi aturan, tak perlu risau sebab mantan pimpinan Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Apkasi) itu mengaku sudah punya bahannya. "Jadi kalau sah, tinggal menunggu pengesahan," katanya.

Soal aturan, lanjut Isran lagi, pemprov membantu pemerintah pusat untuk menghadapi para spekulan sehingga dalam prosesnya mereka tak sukar melakukan pembangunan dan pengembangan ibu kota negara yang baru.

Dia menyatakan, saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang menyelesaikan dua kajian terakhir terkait ibu kota negara. Perihal realisasi pemindahan IKN, sebenarnya bukan isu baru sebab sejak zaman Presiden Soekarno hal tersebut sudah dibahas dan 74 tahun setelah itu barulah Presiden Jokowi mewujudkannnya. "Jadi bukan dadakan, mereka (Bappenas) sudah kerja sejak tiga tahun lalu," terangnya.

Bagi para pelaku usaha pengeruk emas hitam di sekitar kawasan Tahura Bukit Soeharto ia memerintahkan untuk berbenah. Jika ibu kota jadi pindah urusan lubang tambang harus selesai dengan kata lain reklamasi lubang bekas tambang harus dilaksanakan. Karena, pada saat pembangunan nanti pemerintah mengedepankan 50 persen ruang terbuka hijau (RTH). Bahkan persentase itu bisa lebih. "Kebutuhan lahan itu 200 ribu hektare," tegasnya.

Dia menambahkan, perihal pengesahan calon ibu kota baru Isran sempat mendapat bocoran. Dan dalam waktu dekat segera dibeberkan oleh presiden.

 "Waktu saya ketemu 6 Agustus lalu, beliau (presiden) bilang segera sebelum pelantikan (Jokowi sebagai presiden periode kedua Oktober mendatang)," pungkas Isran.‎