Ibu Kota Pindah, Seluruh Provinsi di Kalimantan Bakal Maju Pesat

Aji Sofyan menjelaskan, "Begitu wilayah Kalimantan Timur ditetapkan, maka langkah pertama dalam penetapan ibu kota adalah pembangunan infrastruktur yang begitu massif," katanya saat diwawancara IDN Times di sela-sela acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Kalimantan untuk Indonesia, Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable, Rabu (21/8), di Swiss-Belhotel Balikpapan

Keberadaan infrastruktur ini akan membuat investasi berdatangan ke Kaltim dan wilayah Kalimantan pada umumnya. "Dalam perspektif APBN, pembiayaan kalau tidak salah dianggarkan sekitar Rp50 triliun, itu dalam rangka mem-back up pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini akan memperkecil apa yang disebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR)," kata pakar ekonomi ini. 

Semakin rendah ICOR akan membuat biaya produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa di Kaltim akan semakin mengecil, artinya iklim investasi lebih kompetitif. Investasi akan berdatangan ke Kaltim, dan Kalimantan secara umum.

Pembangunan ibu kota negara di Kalimantan, seluruh provinsi di  Kalimantan akan tetap menikmati dan maju pesat. Episentrum di mana ibu kota berada itu tetap akan memiliki multiplier effect kepada daerah penyangga. 

Aji Sofyan mencontohkan, jika Kaltim terpilih jadi ibu kota negara dan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi, maka akses investasi, produksi, konsumsi, dan distribusi akan tinggi sekali. Sehingga secara otomatis provinsi lain di Kalimantan yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara tetap terakses, dan terakselerasi. 

Tidak hanya dampak positif, tetapi selalu ada dampak negatif dalam setiap pembangunan. Aji Sofyan mengingatkan agar pemerintah berupaya maksimal untuk mengeliminir dampak negatif pembangunan ibu kota negara yang baru.

Setidaknya pelajaran ini sudah terlihat dari ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi di Pulau Jawa, sehingga menjadi salah satu alasan pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke luar Jakarta.

"Berbicara tentang Indonesia kita berbicara tentang balance of development, bagaimana sebuah pembangunan memiliki keseimbangan. Share Pulau Jawa terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional itu adalah 59,96 persen. Artinya hampir 60 persen akses sumber ekonomi terkonsentrasi di pulau Jawa. Ini membuat imbalance vertikal dan horizontal, sehingga banyak negatifnya,". 

Terjadi polemik di masyarakat karena keberadaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai hutan lindung dan sebagai paru-paru dunia. Aji menjelaskan, "Kalau kita ambil contoh Bukit Soeharto yang terpilih, yang identik dengan hutan. Itu justru akan direvitalisasi. Justru pemindahan ibu kota ini akan membuat paru-paru dunia kembali berfungsi," katanya. Hal ini senada dengan keinginan pemerintah membangun ibu kota yang Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable.

Karena berada di hutan lindung inilah beredar kabar Tahura Bukit Soeharto dicoret oleh Bappenas. Aji Sofyan menegaskan, "Sampai pada hari ini tidak ada versi Bappenas mengatakan Bukit Soeharto dicoret sebagai kandidat ibu kota negara," katanya.

Lantas mana posisi ibu kota negara yang ideal, ia mengatakan, "Saya selama masih di Kalimantan Timur. Mau di mana saja boleh, mau di PPU (Penajam Paser Utara) alhamdulillah, mau di Bukit Soeharto, juga alhamdulillah, yang penting episentrumnya di Kaltim," pungkasnya.