IKN Kaltim dalam Proses, tapi Sengketa Lahan Mulai Muncul di Penajam

Meskipun tidak masuk KIPP, lanjutnya, namun sejumlah lahan sengketa itu berada di kawasan penunjang IKN meliputi pemukiman, perladangan, dan perusahaan. Sehingga pemerintah daerah harus secepatnya mengupayakan penyelesaian. 

“Semua itu harus difasilitasi penyelesaian oleh unsur terkait, seperti kelurahan desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kalau perlu hingga ke pengadilan negeri. Kasus pertanahan itu kan ada tiga yakni sengketa, konflik dan perkara, nah kecamatan masuk di sengketa dan konflik, kalau sudah perkara itu ranahnya pengadilan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya di Kecamatan Sepaku selama ini hanya selaku mediator atau penengah saja yang bekerja profesional tentunya tanpa ada kepentingan, hanya niatnya membantu menyelesaikan sengketa para pihak.

Untuk diketahui, tambah Adi Kustaman, progres menuju mewujudkan IKN tersebut, saat ini memang secara kasat mata ada beberapa kegiatan dari sejumlah kementerian di lapangan masih berjalan. Walaupun hanya sebatas survei dan pemetaan, dan rapat-rapat terkait IKN secara virtual juga tetap berjalan. Meskipun kini di luaran tersiar isu bahwa rencana pembangunan IKN dikabarkan batal.

“Kemarin Bapak Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan, pembangunan IKN tetap berjalan. Bahkan presiden telah meninjau calon infrastruktur  serta jalur akses logistik ketika pembangunan IKN jadi dilaksanakan. Kami dari kecamatan sifatnya hanya memfasilitasi saja, memberikan data, informasi, kadang-kadang mendampingi ke lapangan juga,” sebutnya.

Sementara itu, Lurah Pemaluan Kecamatan Sepaku  Ari Rahayu Purwati mengatakan aktivitas soal agenda IKN masih terjadi di wilayahnya. Beberapa kali, ia kerap menemani tamu-tamu dari pemerintah pusat yang meninjau lokasi inti IKN. 

Kelurahan Pemaluan sendiri masuk dalam kawasan titik nol KIPP IKN. 

“Sementara terkait dengan kasus sengketa lahan di kawasan IKN hingga kini Alhamdulillah tidak ada. Kami warga Pemaluan di titik nol masih menunggu IKN benar benar terwujud,” tuturnya.

Ari mengatakan, masyarakat Pemaluan berharap pembangunan IKN bisa diwujudkan di masa mendatang. Keberadaan IKN di wilayah ini, menurutnya akan membawa dampak positif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, peluang kerja, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

“Seperti saat ini di wilayah kami hanya ada satu sekolah dasar negeri. Untuk SMPN dan SMA sederajat ada di wilayah desa atau kelurahan tetangga dan masih bisa diakses meskipun cukup jauh. Tentu banyak harapan dari masyarakat dan kami berdoa semoga terwujud dengan adanya IKN,” ucap Ari.

Lebih lanjut, Ari mengharapkan impian masyarakat PPU seiring dengan agenda pembangunan IKN ini. Pemerintah pusat pun mampu mendorong masyarakat agar mampu bertumbuh seiring kemajuan pembangunan IKN.

“Jangan tinggalkan dan pindahkan kami karena kami penduduk asli di sini khususnya Kelurahan Pemaluan. Pendidikan buat anak anak, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi warga menjadi hal yang utama sehingga sangat diharapkan menjadi perhatian pemerintah,” pintanya.

Sebagai seorang pejabat di daerah, Ari mengakui tidak bisa selamanya mendampingi masyarakat Pemaluan. Dalam prosesnya, pejabat di kelurahan akan silih berganti hingga terbentuknya pembangunan IKN.  

Tetapi masyarakat Pemaluan akan selalu ada di IKN.

Seorang warga Pemaluan bernama Hary mengatakan, mayoritas warga Sepaku sangat senang ketika Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan. Masyarakat di Penajam, menurutnya sudah tidak sabar agar IKN ini segera terwujud. 

Hary yakin keberadaan IKN  akan membawa dampak positif bagi masyarakat PPU dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Mengingat sarana dan prasarana publik di PPU relatif masih tertinggal dibanding kota besar lainnya. 

“Sangat kami harapkan meskipun pemerintah daerah telah berbuat untuk kami,” pungkasnya.