Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Taman Kusuma Bangsa KIPP IKN. (IDN Times/Erik Alfian)
Taman Kusuma Bangsa KIPP IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Nusantara, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memproyeksikan jumlah pekerja di IKN akan mencapai 20 ribu orang guna mempercepat pembangunan tahap kedua. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi telah menempati Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

“Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20 ribu orang untuk mempercepat pembangunan IKN,” ujar Basuki diberitakan Antara, Jumat (31/10/2025).

Peningkatan ini terjadi setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Pasca-Perpres tersebut, OIKN mulai menyiapkan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sebagai pelengkap struktur trias politica di ibu kota baru.

1. Pembangunan tahap kedua IKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. (Dok. Otorita IKN)

Pembangunan tahap kedua akan difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif. Penandatanganan kontrak hasil lelang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

Kompleks Legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran Rp8,5 triliun (2025–2027), mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Sementara Kompleks Yudikatif dibangun di atas lahan 15 hektar dengan anggaran Rp3,1 triliun. Di dalamnya akan berdiri gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Kedua kompleks ini ditargetkan rampung dalam 25 bulan, mulai November 2025.

2. Skema pembiayaan pembangunan IKN

Pengunjung melintas di depan Istana Negara KIPP IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Pembangunan infrastruktur IKN dibiayai melalui tiga skema: APBN sebesar Rp48,8 triliun (2025–2028), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp158,72 triliun, serta investasi swasta murni Rp66,3 triliun (per Oktober 2025).

Selain gedung pemerintahan, proyek prioritas lainnya meliputi penataan Pasar Sepaku, pembangunan Masjid Negara, dan Basilika, yang ditargetkan selesai pada akhir 2025. OIKN juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti jalan penghubung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan untuk mendukung relokasi ASN.

3. Kesiapan infrastruktur air bersih

Kawasan hunian ASN di KIPP IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, OIKN mengandalkan Bendungan Sepaku Semoi seluas 800–900 hektar dengan kapasitas 16 juta meter kubik dan debit 2.500 liter per detik. Sebanyak 1.500 liter per detik dialirkan ke IKN dan 1.000 liter per detik ke Balikpapan.

Selain itu, Intake Sepaku dengan kapasitas 300 liter per detik juga disiapkan untuk memasok air minum ke kawasan IKN.

Dengan dimulainya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, Basuki optimistis IKN akan semakin siap menjadi pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan, serta menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang terintegrasi bagi ASN dan masyarakat sekitar.

Editorial Team