Industri Galangan Kapal Kaltim Menggeliat, Pemprov Usul PPN 0 Persen

10 Feb 2026, 22:30 WIB

ilustrasi industri galangan kapal (commons.wikimedia.org/MastersHall)

Samarinda, IDN Times - Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat terbuka. Saat ini, Kaltim bahkan menempati posisi ketiga terbesar industri galangan kapal di Indonesia, terutama dalam produksi kapal handmade dan tugboat, dengan pusat aktivitas tersebar di Samarinda dan Balikpapan.

Selain berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, pengembangan industri galangan kapal juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas serta menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” ujar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam akun Instagram Pemprov Kaltim. Pemprov Kaltim menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertajuk Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa (10/2/2026).

1. Permintaan pengurangan ketentuan tarif PPN hingga 0 persen

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud memberikan keterangan kepada wartawan terkait kemungkinan penyusutan transfer ke daerah dari pusat. (IDN Times/Erik Alfian)

Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Harum juga mengusulkan agar industri galangan kapal memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen.

Menurutnya, dukungan fiskal tersebut akan meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional agar lebih kompetitif di pasar global.

Selain insentif pajak, Gubernur juga berharap pemerintah memberikan kemudahan lain untuk mendorong peningkatan standar industri galangan kapal. Ia menekankan pentingnya kapal produksi dalam negeri tidak hanya berlabel BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga memenuhi standar International Maritime Organization (IMO), sehingga dapat diterima oleh pasar internasional.

Gubernur menilai industri galangan kapal memiliki karakteristik padat modal, padat karya, sekaligus padat teknologi. Karena itu, ia berharap semakin banyak kapal yang dapat diproduksi di galangan kapal di Kaltim sehingga sektor ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah di masa depan.

2. Kementerian Keuangan memberikan respons positif

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan)

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan dukungan positif. Ia memastikan pemerintah akan memberikan kemudahan dalam aspek persyaratan, perizinan, hingga kebijakan PPN sepanjang mendukung kepentingan nasional.

Purbaya juga menekankan pentingnya pelaku usaha dalam negeri mampu mengamankan pasar domestik. Ia mencontohkan kebutuhan peremajaan sekitar 2.491 kapal di Indonesia yang telah berusia lebih dari 25 tahun. Menurutnya, peluang tersebut tidak seharusnya diisi oleh produk impor hanya karena perbedaan harga.

Ia menegaskan pemerintah siap memberikan dukungan apabila produksi kapal dilakukan di dalam negeri.

3. Percepatan pengembangan industri kapal nasional

Hashim Djojohadikusumo (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Sementara itu, Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pengembangan industri galangan kapal nasional. Presiden bahkan disebut pernah membatalkan pemesanan kapal tanker Pertamina dari luar negeri sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri dalam negeri.

Hashim juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung melalui kemudahan regulasi dan kebijakan agar harga produk galangan kapal nasional mampu bersaing dengan industri luar negeri.