Infrastruktur PPU Terancam Ketinggalan Dibandingkan IKN Nusantara

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten PPU mengusulkan dukungan dana insentif khusus untuk PPU sebagai daerah asal IKN ke pemerintah pusat. Untuk membiayai pembangunan infrastruktur khususnya jalan, minimal nantinya dapat mengimbangan pembangunan infrastruktur kawasan IKN di Sepaku.

“Kalau di Sepaku, sebetulnya aset jalan yang telah dibangun oleh Pemerintah PPU sudah cukup banyak. Namun aset itu, kelak diserahkan kepada negara, termasuk tahapan pembangunan selanjutnya, jadi masyarakat Sepaku jangan khawatir jalan pasti terbangun karena masuk kawasan IKN,” tuturnya.

Tetapi, sebutnya, kini PPU fokus pembangunan infrastruktur jalan-jalan berada di luar Sepaku yang tidak masuk IKN. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Pemerintah Kabupaten PPU meminta dana insentif daerah khusus bagi PPU sebagai daerah asal IKN ke pusat.

Fokus pembangunan infrastruktur di wilayah PPU. 

“Saya contohkan, PPU telah memiliki wilayah logistik dan industri di Kawasan Industri Buluminung (KIB), kawasan Pantai Lango dan lain-lain, jika tak disuport dengan baik maka akan menyulitkan PPU,” tegasnya.

Sementara itu, tidak semua produk pembangunan IKN dibangun di kawasan IKN, karena  membutuhkan industri.

“Kemudian wilayah pertanian, kita punya jalan pertanian di Kecamatan Babulu untuk mendukung pangan di IKN, tetapi kini belum terbangun dengan baik, jadi butuh dukungan dari pemerintah pusat. Begitu pula untuk akses menuju kawasan pariwisata yang ke depan juga dibutuhkan,” katanya. 

Hal ini akan menjadi kendala, lanjutnya, jika akses jalan pertanian rusak dan tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat, maka petani PPU kesulitan mendistribusikan hasil panennya ke kawasan IKN.

"Jadi selain akses menuju kawasan industri, pertanian penting pula akses ke kawasan pariwisata. Saya kira kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat, agar PPU tidak tertinggal dan terjadi disparitas atau kesenjangan pembangunan dengan IKN,” urai Nicko.

Oleh karena itu PPU, ia berharap, Pemerintah PPU mendapatkan anggaran khusus dan bisa dikelola sendiri agar tidak mengganggu pemerintah pusat lagi dan Pemerintah PPU dapat lebih fokus membangun wilayahnya sendiri.

Agar masyarakat PPU tidak ketinggalan dengan IKN Nusantara.

“Harapkan kita, ketika tahun 2024 IKN terbangun, pembangunan di PPU tidak terlalu jauh tertinggal. Kalau pembangunan menggunakan anggaran yang dimiliki PPU bersumber dari APBD sekarang, tentu kita bisa tertinggal jauh," ungkapnya.

Untuk diketahui, anggaran pembangunan infrastruktur dari APBD PPU per tahun hanya sekitar Rp50 miliar hingga Rp100 miliar saja, cuma bisa membangunan dua ruas jalan saja. Belum bangunan fisik fasilitas umum lainnya seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah dan lain-lain. yang harus disiapkan juga untuk ASN yang bekerja di IKN tetapi domisili di PPU.

“Nanti tidak semua ASN IKN tinggal di IKN, sementara lahan yang diberikan untuk tempat tinggal ASN statusnya pinjam pakai  bukan kepemilikan dan harus dikembalikan ke negara. Tetapi jika akses tersedia di PPU, mereka para ASN itu tentu punya keinginan tinggal di Penajam dan sekitarnya,” ucapnya.

Menurutnya, dibutuhkan anggaran bersumber dana insentif khusus sekitar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Apabila dapat dilaksanakan. Tentu  PPU dapat mengejar atau menyejahterakan pembangunan di IKN, minimal hingga tahun 2024 mendatang.

“Menurut saya, pemberian dana insentif khusus bagi PPU ini, dapat menjadi solusi agar tidak ada kesenjangan. Atau PPU hanya menjadi penonton saja ketika IKN dibangun dengan proyek anggaran triliunan rupiah,” pungkasnya.