Samarinda, IDN Times - Sudah 92 tahun sejak 28 Oktober 1928 tercetus kali pertama Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II di Batavia (Jakarta). Ketika itu pemuda begitu bersemangat memperkuat kesadaran kebangsaan dan persatuan Indonesia.
Semangat ini pula yang membawa Indonesia kepada kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Lalu bagaimana pergerakan pemuda pada tahun yang sama di Kalimantan Timur?
Sejarawan asal Samarinda, Muhammad Sarip mencoba mengurainya. Pada tahun 1928 di Kaltim belum ada organisasi kepemudaan secara khusus. Yang lebih dulu berdiri adalah organisasi kemasyarakatan secara umum yang tidak mengkhususkan usia tertentu. Tonggaknya pada 1913 ketika sekelompok masyarakat di Samarinda mendirikan cabang Syarikat Islam. Organisasi ini, walaupun bernama Islam, tapi sifat perjuangannya adalah nasional, bukan terbatas pada primordial etnis atau lokalitas.
"Penduduk lokal Samarinda yang pernah sekolah kemudian memahami pentingnya bergerak dalam organisasi untuk perjuangan nasionalisme dan menyadarkan masyarakat akan kebangsaan Indonesia," terang Sarip saat diwawancara IDN Times pada Senin (28/10).
Lima tahun setelah tercetusnya Sumpah Pemuda 1928, kata dia, barulah lahir organisasi yang khusus menghimpun para pemuda di Samarinda. Organisasi itu bernama Hard Inspanning Sport, disingkat HIS. Pendirinya bernama Abdul Gafoor, yang baru saja menamatkan sekolah tingkat dasar zaman Belanda di Samarinda.
Organisasi kepemudaan itu sengaja diberi nama yang terdiri atas tiga kata yang huruf awalnya adalah H-I-S karena sekolah Gafoor adalah HIS, singkatan dari Hollandsch Inlandche School. Perkumpulan HIS mengadakan kegiatan belajar agama. Selain itu, mereka aktif berkesenian.
"Lima tahun kemudian, HIS berganti nama menjadi Persatuan Pemuda Indonesia, disingkat Perpi," ujarnya.
Dia menerangkan, masuk ke masa Perang Dunia II, generasi pemuda Kaltim beralih ke angkatannya Abdoel Moeis Hassan. Mei 1940, usia Moeis Hassan belum genap 16 tahun. Kala itu, ia dan kawan-kawannya antara lain Badroen Tasin, Chairul Arief, Syahranie Yusuf, menggagas pembentukan organisasi kepemudaan lokal yang berhaluan kebangsaan. Namanya, Rukun Pemuda Indonesia, disingkat Rupindo.
Perkumpulan ini bertujuan menghimpun dan membangkitkan semangat kaum muda serta menanamkan kesadaran berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Rupindo eksis sampai tahun 1945.
Polisi Belanda sering mengintimidasi dan menginterogasi Moeis dkk. Tapi para pengurus Rupindo cerdik berkelit. Kelak pada masa Revolusi Kemerdekaan, Moeis Hassan tampil sebagai pemimpin perjuangan diplomasi kemerdekaan di Kaltim dalam wadah Ikatan Nasional Indonesia (INI) dan Front Nasional. Ia adalah Gubernur Kalimantan Timur ke-2.
"Gubernur Kaltim periode 1962–1966 ini juga sedang dalam proses pengusulan sebagai Pahlawan Nasional," terangnya.
Seiring itu, di Samarinda berdiri pula Surya Wirawan. Organisasi ini merupakan perkumpulan pemuda kepanduan, yang sekarang mirip dengan Pramuka. Ketuanya adalah Bustani H.S., yang kemudian pernah di penjara Belanda selama dua tahun pada 1940–1942.
Landraad atau pengadilan kolonial di Samarinda memvonis Bustani H.S. melakukan subversif atau makar dari sebuah orasinya dalam rapat umum. Mengapa Samarinda menjadi pusat pergerakan di Kaltim?
Kota Samarinda menjadi pusat pergerakan di Oost Borneo—nama Kaltim tempo dulu—karena Samarinda kala itu adalah pusat pemerintahan kolonial sekaligus pusat pendidikan dan perdagangan di timur Kalimantan.
Balikpapan hanya menjadi kota minyak bagi kolonial.
"Sementara Tenggarong merupakan ibu kota Kerajaan Kutai Kertanegara yang tenang, relatif sepi dari hiruk-pikuk pergerakan," sebutnya.
Dia menambahkan, khusus Samarinda, wilayah ini dikecualikan dari aturan hukum adat Kerajaan Kutai. Di Samarinda yang berlaku adalah hukum kolonial sebagai Vierkante Paal atau daerah satu pal persegi pusat pemerintah Asisten Residen Oost Borneo.
Ketentuan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 75 tanggal 16 Agustus 1896. Pemerintah kolonial sebagaimana penerapan politik etis, mengizinkan pendirian organisasi-organisasi pribumi di Samarinda.
Namun, izin aktivitas organisasi ini akhirnya menjadi bumerang bagi Belanda. Dulu, para pemuda dan masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam cengkeraman penjajah.
"Kemudian dari aktivitas keorganisasian, tumbuh kesadarannya bahwa mereka harus menghentikan imperialisme bangsa asing dan menjadi berdaulat di negeri sendiri," pungkasnya.