Ini Mantan Kepala Dinas ESDM Kaltim Tersangka Pemalsuan Izin Tambang

03 Sep 2023, 11:00 WIB

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hukum Ketut Sumedana (dok. Kejagung RI)

Samarinda, IDN Times - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya. Tersangka kedua dalam kasus ini adalah Christianus Benny (CB) mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Saat ini, Benny tercatat sebagai Staf Ahli Gubernur Kaltim.

Sebelumnya, kejaksaan sudah menetapkan Anggota Komisi I DPR RI Ismail Thomas sebagai tersangka kasusnya. Ia diketahui sempat dua periode menjabat sebagai Bupati Kutai Barat di Kaltim.

"Penetapan tersangka dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana diberitakan Antara di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

1. Bersama-sama membuat dokumen palsu tambang

Ilustrasi Tambang Batu Bara (IDN Times/Aditya Pratama)

Ketut menjelaskan dalam perkara ini, tersangka CB berperan bersama-sama membuat dokumen palsu terkait perizinan pertambangan.

"Tersangka CB sebagai subjek yang melegalisasi dokumen palsu yang dibuat oleh tersangka IT (Ismail Thomas)," ujarnya.

Dokumen tersebut, lanjut dia, dimaksudkan untuk mengambil alih usaha pertambangan dengan cara mempergunakan dokumen sebagai bukti administrasi seolah-olah PT Sendawar Jaya adalah perusahaan yang memiliki izin secara sah.

2. Dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Anti Korupsi

Ilustrasi penjara (IDN Times/Sukma Shakti)

Atas perbuatannya, CB disangkakan dengan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka CB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari terhitung tanggal 18 Agustus sampai dengan 6 September 2023," kata Ketut.

Sebelumnya, Selasa (15/8), Penyidik menetapkan Ismail Thomas sebagai tersangka tindak pidana korupsi penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendawar Jaya.

Ismail Thomas disangkakan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

3. Kasusnya terkait dengan penanganan Jiwasraya dan Asabri

Anggota DPR Fraksi PDIP RI, Ismail Thomas ditahan Kejagung pada Selasa (15/8/2023). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Kasus PT Sendawar Jaya bukan perkara baru, tapi sudah lama berjalan terkait dengan Heru Hidayat, terpidana kasus Jiwasraya dan Asabri.

Diketahui dalam amar Putusan Perkara Nomor 667/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, majelis hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan PT Sendawar Jaya atas kepemilikan lahan tambang batu bara sekitar 5.300 ha di Kutai Barat, Kaltim.

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menyatakan, PT Sendawar Jaya merupakan pemilik yang sah atas lahan/lokasi pertambangan batu bara seluas 5.350 ha di Kutai Barat. Selain itu, menghukum tergugat I atau perusahaan Heru Hidayat dan pihak-pihak yang menguasai lahan agar mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat.