Insentif Dipotong, PNS Penajam Minta Keringanan Iuran Anggota Korpri

Dibeberkannya, dengan kondisi ASN saat ini dirinya mengusulkan agar Korpri tidak melakukan pemotongan sampai batas waktu nilai dan waktu pembayaran TPP normal kembali.

“Kami berharap agar Korpri memperjuangkan sebagai kewajiban untuk seluruh elemen ASN terkait insentif atau TPP yang dibayarkan hanya 75 persen meskipun kita mengetahui saat ini APBD kita alami penurunan. Termasuk kebijakan-kebijakan merugikan bagi ASN, salah satunya masalah non job dilakukan melalui mekanisme,” sebutnya.

Menanggapi usulan dan masukan dari ASN ini, Ketua Korpri Kabupaten PPU Tohar mengakui, pihaknya sudah menerima surat usulan agar Korpri tidak melakukan pemotongan iuran keanggotaan hingga kondisi normal. Atau saat Korpri PPU membutuhkan dana yang mendesak.

“Saya pikir walau baru satu orang sudah dinilai cukup mewakili aspirasi warga Korpri lainnya. Insya Allah kami tindak lanjuti melalui prosedur  dan mekanisme organisasi, Karena apa yang berlaku saat ini juga putusan kolektif. Prinsip dasar organisasi itu tergantung pemilik organisasi yakni para ASN tadi,” terangnya.

Dibeberkannya, semua aturan pemotongan hingga besarannya diputuskan melalui rapat pleno jadi tidak diputuskan sendiri. Di mana disepakati pemotongan diambil dari TPP dengan besaran sesuai kepangkatan atau golongan ASN. Untuk golongan I besar potongannya Rp50 ribu, golongan II sebesar Rp75 ribu, golongan III dipotong Rp100 ribu dan ASN golongan IV sebesar Rp150 ribu.

Potongan itu diambilkan dari insentif diterima masing-masing PNS.

Oleh karena itu,tambahnya, untuk merespons permintaan perwakilan warga Korpri tersebut, maka dalam waktu segera pihaknya melakukan rapat pengurus pada Senin (20/9/2021).  Jadi ada dua opsi mungkin dapat diambil, pertama penundaan dan sampaikan kapan tergantung keputusannya. Sedangkan opsi kedua dilakukan pengurangan besaran nilai tarif per golongan.

“Jelas opsi yang diambil tergantung dari keputusan rapat nanti apakah penundaan tidak memungut atau pengurangan nilai potongan. Namun perlu diketahui organisasi harus  hidup dari anggota dengan iuran tadi,” ungkapnya.  

Dan tentunya, jelas Tohar, keputusan yang diambil nanti juga  ada konsekuensi terhadap kesepakatan lain yang diberikan bagi ASN. Seperti pemberian bantuan bagi ASN yang purna tugas atau pensiun, santunan kesehatan, santunan kematian, beasiswa, dan bantuan biaya pindah.

Tohar menambahkan, dirinya memahami kegalauan teman-teman ASN saat ini, karena mungkin ada kekecewaan terhadap keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun dirinya menyarankan untuk menempuh sesuai dengan aturan. 

“Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2021 tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN serta PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Di situ sudah diatur ketika ASN keberatan terkait dengan keputusan PPK dalam hal ini Bupati,” tegasnya.

Ia mencontohkan, salah satu mengajukan keberatan kepada PPK dan itu dilakukan secara individu atau perorangan, karena sifatnya final individual terkait dengan keputusan PPK, jika tidak ditanggapi atau merasa kurang puas mengajukan ke atasan PPK yakni gubernur.

“Jika jawaban gubernur tidak memuaskan dalam menanggapi surat keberatan ASN tadi, maka dapat dilanjutkan menggunakan jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," tuturnya.

Pada posisi ini Korpri menilai langkah yang diambil ASN itu merupakan hak mereka dan  sifatnya terbuka, jadi pihaknya hanya menyampaikan bagi siapa saja yang merasa keberatan terhadap keputusan PPK ada dua yang diatur secara legal melalui PP tadi.

“Saya berharap dan meminta agar ASN tetap bersikap profesional dan integritas di kedepankan mau bekerja di mana saja. Bahwa sekecil apa pun namanya ASN itu adalah pejabat yang menjalankan fungsi negara, menyelenggarakan kepentingan masyarakat," ujarnya.