Istana Wakil Presiden RI Resmi Dibangun di Nusantara

Pembangunan Istana Wakil Presiden merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat realisasi Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol kekuasaan eksekutif, tetapi juga cerminan dari visi besar Nusantara sebagai kota pintar yang ramah lingkungan.

Plt Kepala Otorita IKN M Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan Istana Wakil Presiden adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan IKN. "Dengan dimulainya pembangunan ini, kita semakin dekat menuju terwujudnya Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan, sesuai dengan cita-cita besar bangsa ini," katanya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti menginformasikan, pembangunan Istana Wakil Presiden akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pembangunan istana, kantor, hunian, dan bangunan penunjang yang akan selesai pada Agustus 2025. Tahap kedua akan dilakukan melalui proses lelang kembali.

Dengan dimulainya pembangunan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan sebagai contoh pembangunan kota yang modern, cerdas, dan berkelanjutan.

Konsep Huma Betang Umai, yang berarti rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak, mencerminkan filosofi rumah besar yang memberikan ruang bersama dan peran mengayomi seperti seorang ibu. Dengan konsep tropis, performatif, dan regeneratif, Istana Wakil Presiden diharapkan menjadi bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi karbon.

Agenda groundbreaking ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/BAPPENAS Suharso Monoarfa, serta sejumlah pejabat dari Otorita IKN, termasuk Plt. Wakil Kepala Raja Juli Antoni, Sekretaris Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Deputi Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin, Plt. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Agung Dodit Muliawan, serta Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Prof. Mohammed Ali Berawi.