Izin Bermasalah, Tenaga Kerja dari Tiongkok Diamankan di Penajam

Suhardi menjelaskan, warga asing tersebut tercatat sebagai pekerja  di perusahaan China Petroleum Pipeline (CPP) asal Tiongkok. Saat ini melakukan kegiatan proyek engineering procurement construction (EPC) Lawe-Lawe facilities refinery development master plan (RDMP) Pertamina RU V Balikpapan di PPU.

“Mereka merupakan TKA asal Tiongkok bekerja di proyek milik PT Pertamina yang beroperasi di Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam Kabupaten PPU,” tukasnya.

Dibeberkannya, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) di perusahaan CPP tersebut, pihaknya bersama Timpora PPU melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang TKA. Pemeriksaan dilakukan terhadap paspor dan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)

“Dari 30 TKA yang bekerja di CPP tersebut, kami temukan satu TKA yang bermasalah NPTKA (notifikasi penggunaan tenaga kerja asing) miliknya, karena telah habis masa berlakunya dan wajib diperpanjang kembali sebelum ia kembali bekerja,” tuturnya.

Untuk diketahui, tambah Suhardi, persoalan NPTKA tersebut juga telah disampaikan kepada perusahaan tempatnya bekerja  agar mereka segera memproses perpanjangan  milik TKA tadi.

“TKA dan CPP perusahaan tempatnya bekerja menyatakan bersedia untuk memproses perpanjangan NPTKA tadi. Kami minta agar TKA tidak bekerja lebih dahulu sebelum berkasnya selesaikan,” sebutnya.

Selain itu, tambah Suhardi, pihaknya juga menemukan satu TKA yang bekerja di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dengan kasus berbeda. Di mana perusahaan tempat WNA itu bekerja tidak melaporkan keberadaannya kepada Disnakertrans PPU.

“Perusahaan itu kami minta untuk taat aturan dan beretika agar melaporkan seluruh TKA tanpa terkecuali kepada kami, agar pemerintah dapat mengetahui selama TKA itu berada di PPU selama ini,” jelasnya.

Untuk diketahui, katanya, selain melakukan sidak dan meninjau keberadaan TKA dan hal surat menyurat ke administrasi. Pihaknya  juga meminta agar perusahaan taat terhadap penerapan protokol kesehatan saat pandemik COVID-19 kepada seluruh pekerjanya baik lokal maupun WNA.

“Kami minta agar perusahaan mewajibkan seluruh tenaga kerjanya untuk melaksanakan rapid antigen atau PCR swab dengan hasil negatif ketika masuk PPU termasuk mengimbau agar perusahaan melakukan vaksinasi kepada pekerjanya, lalu menyediakan satu tempat khusus untuk karantina bagi tenaga kerjanya, minimal selama dua minggu dan melaporkan diri ke Satgas Penanganan COVID-19 terdekat agar keberadaannya dapat terpantau oleh Satgas,” ujar Suhardi.

Dalam pemantauan para TKA maupun tenaga kerja asal PPU dan luar kabupaten, tambahnya, Disnakertrans selalu mengoordinasikan dengan Satgas Penanganan COVID-19 jika di lapangan ada perusahaan yang tak taat protokol kesehatan.

“Kami berharap, meskipun para pekerjaan berasal dari luar PPU, namun mereka harus dalam keadaan sehat tidak terpapar COVID-19 ketika bekerja di sini. Tentu perusahaan harus lebih memperketat protokol kesehatan kepada seluruh warga kerjanya,” pungkasnya.