Jadi Ibu Kota Politik Mulai 2028, Otorita "Flexing" Fasilitas di IKN

26 Sep 2025, 18:50 WIB

Ervan Masbanjar

Kawasan hunian ASN di IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Intinya sih...

Empat perkantoran Kemenko telah terbangun, termasuk jaringan jalan perkotaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Di IKN bakal dibangun rusun untuk masyarakat umum, dengan fasilitas listrik, internet, dan jaringan jalan yang sudah tersedia.
DPR Setujui Bandara IKN layani penerbangan umum, sementara semua fasiltas menunjang IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028 sedang dalam tahapan pembangunan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Penajam, IDN Times - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Salah satu isinya menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang posisinya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik yang dimulai tahun 2028.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harrold Pantouw menegaskan sejumlah fasilitas yang dibangun pada tahap satu di IKN dan telah difungsionalkan. Sehingga hal itu mengisyaratkan kalau IKN siap dijadikan sebagai Ibu Kota Politik di tahun 2028, sebagaimana penegasan Perpres Nomor 79 tahun 2025.

Ia juga membeberkan berbagai fasilitas penunjang yang ada dan dapat dimanfaatkan saat IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 mendatang.

“Pembangunan IKN pada tahap satu boleh dikatakan sudah selesai seperti pembangunan untuk eksekutif, misalnya Istana Negara atau Istana Garuda, Istana Presiden,” sebutnya kepada IDN Times, Jumat (26/9/2025) di kantor Otorita IKN.

1. Empat perkantoran Kemenko telah terbangun

Penampakan tower rumah susun untuk ASN di kawasan IKN. (IDN Times/Erik Alfian)

Kemudian, lanjutnya, telah terbangunnya empat bangunan perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko) di mana masing-masing Kemenko ada empat tower. Kantor Otorita IKN pun telah dioperasionalkan, lalu juga ada pula jaringan jalan perkotaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Sedangkan untuk akses jaringan jalan bebas hambatan atau Tol dari Balikpapan ke IKN atau sebaliknya kini telah memasuki tahap finishing yang Insyaallah akhir tahun 2025 rampung,” tukas Troy.

Sementara itu, untuk fasilitas penting lainnya, seperti air bersih yang bisa langsung dikonsumsi bersumber dari bendungan Sepaku-Semoi, kini semua sudah terdistribusikan ke seluruh hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN.

“Kebutuhan air bersih yang airnya bisa langsung diminum atau dikonsumsi juga sudah terdistribusikan ke rusun ASN,” katanya.

Terkait dengan rumah susun ASN, lanjutnya, kini telah terbangun sebanyak 40 tower dengan masing-masing tower mampu menampung sebanyak 180 orang. Sehingga jika dikalikan 40 tower maka saya tampung mencapai 7.200 orang. Ini dianggap menjadi tolak ukur sudah sangat siapnya fasilitas untuk menyambut kedatangan ASN Kementerian dan lembaga yang hijrah ke IKN hingga tahun 2028 mendatang.

“Sesuai dengan Perpers dikatakan ada sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN yang bakal pindah ke IKN, sehingga ketersediaan rusun berikut fasilitas penunjannga saat ini kami nilai sangat cukup,” tegasnya.

2. Di IKN bakal dibangun rusun untuk masyarakat

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw. Foto Humas OIKN (IDN Times/Ervan)

Bukan hanya untuk ASN, pemerintah akan membangun rusun masyarakat umum. Hal ini sebagai bentuk komitmen IKN untuk menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya aparatur negara.

Kebutuhan listrik, bebernya, sudah terkoneksi ke semua KIPP termasuk rusun ASN. Bahkan pasokan listrik tersebut berasal dari produksi energi terbarukan yakni, Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 50 megawatt. Termasuk jaringan internet juga telah terkoneksi hingga ke rusun ASN.

“Jadi air bersih, listrik, internet hingga jaringan jalan sudah tersedia dan fungsional. Para ASN yang pindah nanti tidak khawatir lagi, karena semua sudah tersedia. Bahkan di rusun itu juga disiapkan tempat ibadah, lalu ATM, tenant rumah makan, dan swalayan mini tersedia. Jadi untuk fasilitas pendukung untuk para ASN sudah siap,” tutur Troy.

3. DPR setujui bandara IKN layani penerbangan umum

Masyarakat yang berkunjung di KIPP IKN (IDN Times/Ervan)

Bahkan untuk bandara udara Very Very Important Person (VVIP) IKN, kini telah disetujui oleh DPR RI menjadi bandara yang bisa melayani pelayanan penerbangan umum untuk masyarakat. Pemerintah juga telah menyiapkan RS Kementerian Kesehatan dalam waktu segera beroperasi sementara ASN sendiri telah bertugas di IKN.

"Memang kini ada beberapa jalan akses penghubungan di KIPP juga sedang berjalan pembangunannya, begitu pula dengan pembangunan istana wakil presiden. Diperkirakan akhir tahun 2025 rampung semua," urainya.

Dikatakannya, sementara di sektor swasta kini telah melengkapi ekosistem berupa rumah sakit Hermina dan Mayapada sudah menerima pasien, lalu hotel Swissotel bintang lima dan hotel Qubika bintang tiga. Kemudian restoran, ada jaringan restoran seperti kampung kecil, Bakul Bambu, belum lagi kafe-kafe yang bertebaran di sekitar Plaza Seremoni.

4. Dasiltas menunjang IKN sebagau ibu kota politik tahun 2028

Ratusan masyarakat pengunjung dari berbagai daerah padati KIPP IKN (IDN Times/Ervan)

Diterangkannya, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono tiga tahun kedepan semua harus rampung baik berupa bangunan, kompleks serta ekosistem pendukung. Lalu kompleks legislatif dan yudikatif dan semuanya berjalan sesuai target dan ini sudah mau masuk dalam tahapan pembangunannya.

“Nah kemudian juga ada fasilitas penunjang yang lainnya seperti sekolah, pasar tahun 2025 ini rampung, setelah itu langsung difungsionalkan. Saya kira semua fasilitas itu diharapkan dapat menunjang persiapan IKN sebagai ibu kota politik di tahun 2028," ujarnya.

Untuk diketahui, untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Otorita IKN ada sekitar 572 Calon PNS sudah masuk dan mereka itu berasal dari berbagai tempat dan 30 persen merupakan warga lokal Kalimantan, jika ditambah dengan PNS, PPPK dan pegawai lainnya total mencapai seribuan lebih terbagi dalam berbagai kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Otorita IKN ini memiliki tuga dan fungsi melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN dan pengembangan IKN dan daerah mitranya.

“Terkait Pemdasus kita menunggu keputusan bapak presiden, namun yang pasti kami siap untuk menyambut kedatangan teman-teman ASN dari Kementerian dan lembaga untuk bergabung di IKN,” pungkasnya.