Jangan Diam! UPTD PPA Kaltim Beberkan Cara Hadapi Perundungan Siber

Ia menjelaskan, perundungan siber bukan sekadar ejekan biasa, melainkan tindakan sistematis yang dapat berdampak serius terhadap kondisi mental korban.

Berdasarkan temuan di lapangan, bentuk perundungan siber meliputi perdebatan kasar di media sosial, penyebaran data pribadi tanpa izin, hingga ujaran kebencian yang menyerang identitas seseorang berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kholid menegaskan, masyarakat perlu memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut karena pelaku dapat dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Ada ancaman pidana dan denda bagi pelaku intimidasi maupun pencemaran nama baik di ruang digital,” tegasnya.

UPTD PPA Kaltim juga mengimbau korban perundungan siber agar tidak membalas pesan atau komentar pelaku guna mencegah situasi semakin memburuk.

Menurut Kholid, langkah pertama yang perlu dilakukan korban adalah mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar komentar, pesan, atau unggahan yang mengandung unsur pelecehan maupun intimidasi.

Setelah itu, korban disarankan segera memblokir akun pelaku dan melaporkannya kepada platform media sosial terkait.

Selain itu, korban diminta tidak memendam persoalan sendirian dan berani mencari dukungan dari orang terdekat yang dipercaya.

“Dukungan keluarga, teman, maupun guru sangat penting untuk membantu memulihkan kondisi psikologis korban perundungan digital,” katanya.

Ia menambahkan, apabila tekanan mental yang dialami sudah mengganggu kondisi psikologis, korban dianjurkan mencari bantuan profesional melalui layanan psikologi atau lembaga pendampingan.

UPTD PPA Kaltim, lanjut Kholid, siap memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di dunia maya.

“Membangun empati di ruang digital menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis di dunia nyata,” tutupnya.