Jatam Kaltim Kritik Kebijakan Jokowi soal Limbah Batu Bara

Sebagai informasi Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim izin tambang di Kaltim mencapai 5.137.875,22 hektare atau sama dengan 40,39 persen daratan di Benua Etam. Industri pertambangan terbagi dua; izin usaha pertambangan (IUP) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Sebelum UU Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku di Bumi Mulawarman, kewenangan penerbitan izin ada di tangan para bupati dan wali kota di Kaltim. Ketika itu ada 1.404 IUP diterbitkan dengan total luas 4.131.735,59 hektare.

Sedangkan izin PKP2B datang dari pusat, setidaknya ada 30 PKP2B beroperasi di Kaltim memiliki luas 1.006.139,63 hektare.

Dari tujuh perusahaan tambang dengan izin PKP2B terbesar di Indonesia, lima di antaranya berada di Kaltim. Pada 2013 lalu, Jatam Kaltim sempat merilis data mengenai IUP di kawasan Samboja, Kutai Kartanegara. Setidaknya ada 90 izin pertambangan di kawasan Samboja.

Itu sebabnya, Rupang khawatir keputusan presiden menambah masif izin industri tambang di Kaltim. Sehingga dampak negatif kan menjadi tanggungan masyarakat. 

Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Kaltim masih dipusingkan adanya 1.735 lubang bekas tambang galian batu bara. Lubang-lubang ini tersebar di kota/kabupaten Kaltim di mana Kutai Kartanegara menempati peringkat pertama dengan 842 lubang. 

Disusul lubang tambang di Samarinda (349) dan  Kutai Timur (223). Lubang-lubang tersebut merupakan bekas tambang sudah ditinggalkan maupun yang masih beroperasi. 

“Jika aturan ini dibiarkan warga akan semakin rentan dengan limbah batu bara ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rupang menerangkan, umumnya limbah batu bara ini terbagi dua. Pertama itu fly ash kemudian yang kedua bottom ash (FABA). Abu terbang dan abu padat biasanya dekat dengan jeti atau koveyor batu bara. Baik itu di sungai maupun pesisir laut. Pun demikian dengan Perusahaan Listrik Tenaga Uap atau PLTU.

Kedua abu ini juga punya ragam senyawa yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Misalnya saja arsenik, timbal, merkuri hingga kromium. Bayangkan saja bila zat kimia mematikan tersebut masuk dalam tubuh.

“Jeti atau PLTU ini banyak di Kaltim dan lazim berada dalam lingkaran permukiman warga. Akan sangat berbahaya bila aturan ini legal. Perusahaan tak perlu lagi capek-capek berurusan dengan limbah berbahaya tersebut,” tegasnya.

Rupang pun meminta agar pemerintah mengembalikan limbah batu bara ini ke tempat asalnya sebagai kategori berbahaya. Dalil yang menyebut limbah itu bisa digunakan sebagai bahan bangunan tak bisa diterima akal sehat. Jangan sampai bahan campuran berbahaya itu justru berada di tengah masyarakat.

Jika tetap kukuh dengan aturan ini, Rupang menyarankan pemerintah mencoba langsung. Zat FABA bisa diuji coba menjadi bahan bangunan rumah pribadi. .

“Ada kemunduran yang bisa kita rasakan saat ini. Pemerintah tak lagi peduli dengan keselamatan rakyatnya,” sesalnya.