Jembatan Pulau Balang, Sentilan Bupati hingga Komentar Lucu Warga

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi sempat ditag dan terkesan disentil oleh Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud melalui unggahan di media sosial Instagram. 

Diakses IDN Times, unggahan itu diposting Abdul Gafur Mas'ud di Instagram bercentang biru miliknya. 

Tertulis dalam unggahan redaksi sebagai berikut: 

"JEMBATAN PULAU BALANG PPU
APA KABAR BALIKPAPAN
@rz_effendi58
Jangan sibuk yang lain aja ayo kerja" tulisnya. 

Unggahan itu pun dipenuhi puluhan komentar. 

Komentar dari warga juga tim redaksi IDN Times kumpulkan. Meski kini sudah tersambung, warga menilai ada hal lucu mengenai Jembatan Pulau Balang. Pasalnya, meski jembatan telah tersambung, akses jalan pendekat justru tidaklah demikian. 

“Kami menilai jembatan itu seperti jembatan Abu Nawas, karena jembatannya sudah ada tapi jalannya sama sekali tidak ada khususnya di sisi Kota Balikpapan,” ujar Ardian warga Penajam, kepada IDN Times, Senin (2/11/2020) di Penajam.

Ia menilai, lucu ternyata di dunia nyata ada juga jembatan yang dibangun tetapi akses jalannya hanya di satu sisi saja, sementara sisi lain sama sekali tidak ada bentuknya untuk bisa dijalani. Anehnya pekerjaan jembatan itu sudah dilakukan sejak 2015 silam tetapi akses jalannya bagian Balikpapan sama sekali tidak terbangun.

Senada dengannya, Jamal warga Nipah-Nipah menambahkan, harusnya jalan sisi PPU dan Balikpapan sudah bisa dilakukan seiring dengan tersambungan jembatan itu, karena kedua proyek tersebut menjadi satu bagian pekerjaan dan saling menujang.

“Tidak salah sebagian masyarakat mengatakan jembatan Abu Nawas, karena jembatan sudah terbangun dengan megah tetapi tidak bisa difungsikan. Oleh karena itu, saya dan masyarakat PPU mungkin juga Balikpapan berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan pembangunan jalan di sisi Balikpapan termasuk juga peningkatan jalan di sisi PPU,” pintanya.

Kabag Pembanguan Setkab PPU, Nikco Herlambang pun menilai, apa yang sampaikan oleh masyarakat itu sebagai bentuk kritik. 

Bahwa memang ada sesuatu yang tidak pas mungkin dalam proses pembangunan itu yang seharusnya memang tidak terjadi tetapi akhirnya terjadi.

“Ungkapan masyarakat itu wajar saja, mungkin wujud kekecewaan masyarakat karena masyarakat berharap jembatan itu bisa langsung digunakan, ternyata masih ada proses pembebasan lahan buat akses jalan di sisi Balikpapan yang membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun lagi. Sindiran-sindiran seperti itu biasa, tetapi kita ambil positifnya saja jangan sampai juga kita bermuram durja memikirkannya,” sebut Nicko.

Ia mengakui, saat ini yang belum tuntas memang adalah jalan akses pendekat sisi Balikpapan menuju jembatan Pulau Balang, namun informasi yang diterimanya dari Pemerintah Provinsi Kaltim, sebenarnya baru-baru lalu ada berapa pertemuan dengan Pemerintah Kota Balikpapan guna membahas rencana pembangunan jalan akses pendekat tersebut.

“Karena lokasi fokusnya berada di Balikpapan tentunya kami Pemkab PPU tidak bisa langsung turut serta  membahas akses jalan pendekat itu, cuman kita sudah direspon cukup baiklah dari temen-temen bidang infrastruktur di provinsi untuk melakukan pertemuaan itu dan info terakhir sih katanya sudah diproseskan untuk pelimpahan kewenangan terkait dengan penentuan izin lokasinya,” ungkapnya.

Ia menerangkan, pelimpahan dimaksud tersebut terkait penetapan lokasi (Penlok), memang untuk Penlok kewenangannya ada di Gubernur Kaltim, tetapi dalam prosesnya gubernur bisa melimpahkan ke Walikota Balikpapan. Memang informasi sebelumnya sudah dilimpahkan tetapi pihaknya masih mengkonfirmasi kembali apakah nanti Penlok di tandatangani oleh gubernur atau langsung walikota.

Jadi, jelasnya, yang menjadi kendala utama adalah, proses pembebasan lahan hingga kini belum dilakukan, sehingga tidak bisa dilakukan lelang pekerjaan fisik pembangunan jalan akses pendekat sisi Balikpapan menuju jembatan Pulau Balang. Sementara sisi PPU sebagian sudah rigid beton lainnya masih agregat tapi bisa digunakan, tentunya harus ditingkatkan lagi.

“Termasuk masalah pembiayannya juga menjadi kendala, apakah menggunakan APBD Provinsi atau APBN. Kalau kesepakatan terdahulu terkait anggaran menjadi tanggungjawab Provinsi tetapi sekarang kita belum ada gambaran yang jelas apa di provinsi atau pusat langsung,” pungkasnya.   

Dikutip dari situs Kementerian PUPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sampaikan bahwa kehadiran Jembatan Pulau Balang akan memperlancar konektivitas antara Samarinda, Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain itu Jembatan Pulau Balang II juga akan meningkatkan konektivitas pada Lintas Selatan Kalimantan sebagai jalur utama angkutan logistik karena jarak dan waktu tempuh menjadi lebih singkat.

Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan selanjutnya ke Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya, harus memutar dengan jarak sekitar 100 km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam.

Dengan adanya jembatan tersebut, nantinya jarak akan menjadi lebih pendek menjadi hanya sekitar 30 km dan perjalanan dapat disingkat hanya dalam waktu satu jam. Rincian satu jam itu, jika dilakukan rute tempuh dari Balikpapan-Kariangau-Jembatan Pulau Balang-Simpang Gersik-Penajam. 

Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan ini juga mendukung rencana pengembangan pelabuhan peti kemas dan kawasan industri Kariangau.