Jumlah TPS Pada Pilwali Balikpapan 2020 Akan Dikurangi

Rencana untuk mengurangi jumlah TPS dengan menggabungkan jumlah TPS yang jumlah pemilihnya sedikit, adalah upaya KPU untuk memaksimalkan  penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Berdasarkan data pada Pemilihan Legislatif 2019, jumlah TPS di Kota Balikpapan tercatat mencapai 2055. Meningkat dibandingkan pada Pilwali 2015, yang tercatat mencapai 1359 TPS.

“Biasanya acuan untuk penentuan jumlah TPS itu adalah Pemilu terakhir,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan Noor Thoha.

Dengan pertimbangan jumlah TPS pada Pemilu terakhir, anggaran Pilwali diperkirakan bakal membengkak. Sehingga perlu dilakukan rasionalisasi jumlah TPS. Thoha menjelaskan saat ini pihaknya masih menginventarisir jumlahTPS  yang jumlah pemilihnya sedikit untuk digabungkan dengan TPS lain.

Noor Thoha menjelaskan, “Serapan dana paling banyak honor petugas, jadi kalau TPS tidak dikurangi anggaran akan meningkat juga,” jelasnya.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, KPU Balikpapan masih berhutang sebanyak Rp1 miliar. Alokasi anggaran sebesar Rp24 miliar dari KPU Pusat tidak mencukupi, karena waktu pelaksanaan yang melebihi perkiraan.

Tunggakan tersebut dipergunakan untuk membayar sewa lokasi rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang awalnya diperkirakan selesai dalam 3 hari molor hingga 14 hari.

Dengan dikuranginya jumlah TPS yang akan dibangun, jumlah petugas yang akan dilibatkan dipastikan akan ikut berkurang. Anggaran yang dialokasikan pun akan lebih efisien.

Pada Pileg 2019, KPU Kota Balikpapan melibatkan 14.500 petugas KPPS dan 18.000 petugas linmas.

Jumlah tersebut belum termasuk petugas PPK di tiap kecamatan sejumlah 5 orang dan PPS di kelurahan masing-masing sebanyak 3 orang.

“Memang akan timbul protes, kalau dilakukan pengurangan, karena petugas yang ada sebagian yang tidak terpakai,” ungkap Thoha.

Menurut Thoha, pihaknya hingga saat ini masih mendata jumlah pemilih di tiap TPS untuk dimasukkan dalam daftar TPS yang akan digabungkan pada Pilwali 2020.

“Kami siap aja kalau ada protes, seperti KPPS lama yang protes kenapa ketika Pileg yang (kerjanya lebih) berat dilibatkan tapi di Pilwali tidak,” terangnya.