Kadis ESDM: Berharap Kucuran Dana dari Pusat untuk Pengawasan Tambang
Balikpapan, IDN Times - Tambang ilegal menjadi salah satu masalah penting di Kalimantan Timur yang harus segera diatasi. Beberapa waktu lalu Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto mengusulkan dibentuknya tim khusus penanganan ilegal mining atau tambang ilegal.
Menanggapi hal ini Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wahyu Widhi Heranata mengatakan, "Sebenarnya tim khusus itu sudah ada tapi sifatnya kecil, saya sama Kapolres Samarinda kalau masyarakat melaporkan terkait ilegal mining, misalnya ke Polsek, maka Polresta Samarinda mengajak saya untuk mengecek tambang ini legal atau tidak," jelasnya saat dijumpai IDN Times usai menghadiri acara Forum Diskusi Hulu Migas di Hotel Jatra Balikpapan, Kamis (11/7).
Penanganan tambang ilegal ini tentu tidak cukup dengan tim kecil, namun yang diharapkan saat ini untuk lebih komprehensif dan efektif mengatasi ilegal mining adalah tim khusus lintas sektoral.
Didit menjelaskan untuk pembentukan tim khusus pemberantasan tambang ilegal lintas sektoral ini pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim untuk dapat mengakomodir terbentuknya Timsus ini.
1. Tambang batu bara yang mengalami longsor dan mengakibatkan 2 pekerja terkubur hidup-hidup diduga ilegal
Terkait kasus terkuburnya 2 pekerja tambang hidup-hidup akibat longsor saat aktivitas menambang batu bara pada Minggu (30/6) di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Samarinda, pria yang akrab dipanggil Didit ini menjelaskan, "Itu tambang ilegal. Sekarang belum selesai proses investigasinya oleh staf saya belum selesai. Kalau ilegal ini urusannya pidana," ujarnya.
Sebagaimana diketahui 2 orang pekerja yakni Norman Sihaloho sebagai pengawas, dan Ricardo Samosir operator ekskavator terkubur hidup-hidup. Kedalaman timbunan longsoran yang menimpa mereka sekitar 15 meter.
Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah menertibkan dan mengurangi sekitar 800 Izin Usaha Tambang, hingga saat ini tinggal 386 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berlisensi CnC (Clean and Clear).
"Pasca Undang-undang 23 tahun 2014 ada sekitar 1400-an yang diserahkan ke Provinsi Kaltim, ini sudah terkoreksi sekarang pasca hasil finalisasi rekonsiliasi data dengan PTSP, dan Kementerian ESDM ada 386 IUP (Izin Usaha Pertambangan) CnC (Clean and Clear) yang masih berjalan, yang masih menghasilkan batu bara sekitar 150-an. Dan masih ada 133 yang dalam proses perpanjangan izin," kata Didit.