Samarinda, IDN Times - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menyoroti aktivitas pertambangan batu bara ilegal. Pemerintah selama ini dianggap lambat menindak praktik pertambangan yang sudah merusak lingkungan.
Maklum saja, hingga kini penyelesaiannya seperti jalan di tempat.
“Praktik (tambang ilegal) ini masih terjadi. Kami mendesak satu hal saja. Tangkap itu para pelakunya,” kata Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang, Selasa (9/3/2021).
Rupang mengatakan, Undang-Undang Minerba sudah secara tegas mengatur tentang penanganan tambang ilegal. Sehingga dalam kasus ini, menurutnya, kepolisian semestinya bisa melakukan tindakan terhadap para pelaku pertambangan ilegal.
Ancaman hukumannya adalah kurungan penjara 5 tahun dan denda Rp100 miliar.
Dari hukuman ini bisa memberikan efek jera. Namun kenyataannya tak demikian. Polisi tidak pernah mengumumkan penindakan praktik pertambangan ilegal di Kaltim.
“Seharusnya bisa maksimal agar perbuatan serupa tak berulang. Apalagi sebagian besar aktivitas tambang ilegal ini mengancam aktivitas publik,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menerangkan, praktik pertambangan ilegal membawa kerugian luar biasa bagi masyarakat. Seperti ancaman bencana banjir tiap tahun terjadi serta kasus meninggalnya puluhan anak di lubang bekas tambang.
Selain itu, negara pun dirugikan dengan tidak memperoleh pendapatan dari aktivitas pertambangan liar ini. Pertambangan liar hanya menguntungkan bagi kepentingan segelintir orang saja. .
“Padahal sudah puluhan jiwa melayang di lubang tambang,” papar Rupang.
Rupang cukup memberikan apresiasi niat bagi Dinas ESDM Kaltim dalam pembentukan satuan tugas bersama kejaksaan dalam pengusutan tambang ilegal. Selanjutnya, ia meminta satgas ini melaksanakan tugasnya dengan baik.
Bukan hanya sekedar wacana dan pencitraan.
Rupang sebenarnya pesimis satgas mampu menindak tegas keberadaan pertambangan ilegal di Kaltim. Selama ini, pemerintah daerah sudah sering kali membentuk satgas di mana hasilnya seluruhnya tidak seperti harapan.
"Jadi jangan sampai pencitraan saja. Kalau mau masyarakat ikut dilibatkan, sehingga sama-sama bisa mengawasi,” pungkasnya.