Kaltim Gencar Cegah Kebakaran Lahan, 180 Kelompok Tani Turun Tangan

Disbun Kaltim juga menjalankan model pengendalian kebakaran berbasis komunitas bertajuk Iman Karlabun atau Inisiatif Model Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan. Program ini didukung oleh Perda Nomor 7 Tahun 2018, yang mendorong pembentukan Kelompok Tani Peduli Api melalui SK dari masing-masing kabupaten/kota.

“Kami lakukan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada kelompok tani ini, termasuk berkolaborasi dengan Manggala Agni. Di tahun 2024, kami juga menggelar jambore pengendalian kebakaran yang diikuti lebih dari 200 peserta dari kelompok tani, perusahaan, dan masyarakat,” katanya.

Dari 180 Kelompok Tani Peduli Api yang terbentuk, sebanyak 48 kelompok telah bermitra dengan perusahaan. Menurut Asmirilda, kemitraan ini penting karena wilayah-wilayah rawan kebakaran biasanya berdekatan dengan areal perusahaan.

“Kalau lahan masyarakat terbakar, bisa berdampak ke perusahaan, begitu pula sebaliknya. Makanya kita galakkan kolaborasi. Banyak juga perusahaan yang sudah berkontribusi, seperti memberikan bantuan alat atau reward bagi desa yang berhasil bebas asap,” ucapnya.

Contohnya, PBS Muara Toyu di Paser dan Kedap Sayaaq Dua di Kutai Barat memberikan penghargaan Rp50 juta per desa untuk desa yang bebas asap. Namun, ada juga desa yang gagal mendapatkan penghargaan karena terpantau membakar lahan meski hanya sisa potongan kayu.

Disbun mencatat, dalam tiga tahun terakhir, hampir tidak ada kebakaran di lahan perkebunan perusahaan. Kebakaran justru terjadi di lahan masyarakat, salah satunya di Penajam Paser Utara pada tahun 2024.

“Hampir 90 persen penyebab kebakaran karena ulah manusia. Umumnya pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahkan, membuang rokok sembarangan di musim kemarau bisa memicu kebakaran besar,” jelas Asmirilda.

Disbun juga menyoroti praktik masyarakat yang membakar lahan secara tradisional. Menurutnya, tradisi ini masih bisa diterima jika dilakukan dengan pengawasan dan pelaporan ke desa, serta tidak ditinggal begitu saja.

“Kita tidak melarang adat, tapi edukasi penting agar pembakaran tidak merembet dan menimbulkan bencana. Kami sarankan masyarakat bekerja sama dengan perusahaan, apalagi jika peralatan terbatas,” ujarnya.

Asmirilda menegaskan bahwa pengendalian kebakaran bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan perusahaan dan masyarakat agar pengawasan dan pencegahan dapat berjalan efektif.

“Menjaga lingkungan itu tidak bisa hanya oleh pemerintah. Harus kolaborasi antara masyarakat, perusahaan, dan kami dari dinas. Dengan begitu, risiko kebakaran bisa ditekan,” pungkasnya.